Jakarta | Pemulihan kelembapan ekosistem gambut menjadi prioritas Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) dalam upaya menekan risiko kebakaran hutan dan lahan. Menjaga gambut tetap basah dinilai penting karena kondisi yang mengering membuat lapisan organik lebih mudah terbakar, terutama saat cuaca panas dan curah hujan rendah. Karena itu, pengelolaan air di kawasan gambut menjadi salah satu perhatian utama badan tersebut. Langkah ini tidak hanya diarahkan untuk mengurangi kemungkinan munculnya api, tetapi juga mendukung perlindungan ekosistem yang memiliki fungsi lingkungan penting. Kebijakan itu disampaikan Kepala BPGMN Satyawan Pudyatmoko setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis.
Satyawan menyebut rencana tersebut sebagai tindak lanjut arahan presiden untuk memperkuat pengelolaan gambut sekaligus perlindungan mangrove. Dengan mandat yang mencakup dua ekosistem tersebut, BPGMN akan mendorong pendekatan yang menjaga kondisi lingkungan sekaligus mengurangi ancaman kerusakan. Pada lahan gambut, pemeliharaan kelembapan membutuhkan perhatian terhadap tata air, sebab perubahan saluran dan pola pengeringan dapat memengaruhi kondisi tanah. Upaya pencegahan karhutla melalui pengelolaan gambut, dengan demikian, berfokus pada langkah sebelum kebakaran terjadi. Pendekatan pencegahan ini melengkapi respons ketika api muncul, serta menempatkan perlindungan kawasan sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan badan yang baru dibentuk.
Arahan untuk memperkuat pengelolaan gambut dan melindungi mangrove juga menandai pentingnya koordinasi dalam menjalankan mandat BPGMN. Pemulihan kelembapan perlu disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah, termasuk keadaan hidrologi dan tekanan aktivitas di sekitarnya. Menjaga gambut tidak dapat dipisahkan dari upaya memantau perubahan kondisi lahan dan memastikan tata air tidak mendorong pengeringan. Sementara itu, perlindungan mangrove merupakan bagian lain dari mandat yang perlu dijalankan secara seimbang. Pernyataan Satyawan memberi gambaran mengenai arah kerja awal badan tersebut: mengutamakan pencegahan melalui pengelolaan ekosistem, mengikuti arahan presiden, dan memperkuat perlindungan pada kawasan yang menjadi tanggung jawabnya. Pelaksanaan langkah-langkah itu akan menjadi bagian penting dalam membangun pengelolaan gambut yang berkelanjutan.
Satyawan menjelaskan bahwa persoalan utama dalam pengelolaan gambut adalah perubahan kondisi lahan yang semula basah dan lembap menjadi kering. Gambut terbentuk dari timbunan material organik yang menyimpan air, sehingga kelembapan berperan penting dalam menjaga kestabilan ekosistemnya. Ketika air berkurang dan lapisan gambut mengering, kawasan tersebut menjadi lebih mudah terbakar. Risiko ini meningkat pada musim kemarau, saat curah hujan menurun dan kondisi kering dapat berlangsung lebih lama. Karena itu, upaya menjaga air di dalam kawasan gambut merupakan bagian penting dari pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Salah satu faktor yang dapat mengubah kondisi hidrologis gambut adalah pembangunan kanal. Kanal, termasuk yang dibuat untuk mendukung kegiatan perkebunan, dapat mengalirkan air keluar dari kawasan dan menurunkan kemampuan gambut untuk menyimpan kelembapan. Dampaknya tidak hanya dirasakan di sekitar saluran, tetapi juga dapat memengaruhi bagian lahan yang lebih luas. Jika permukaan air terus turun, lapisan gambut menjadi kering dan rentan menyala. Api yang muncul kemudian berpotensi merambat di bawah permukaan, sehingga sulit dideteksi dan ditangani. Dengan demikian, penataan kanal menjadi perhatian penting dalam pengelolaan dan pemulihan ekosistem gambut.
Sebagai langkah awal restorasi, BPGMN akan memetakan jaringan kanal pada 500 kesatuan gambut. Pemetaan ini diperlukan untuk mengetahui keberadaan, pola, dan kondisi saluran yang memengaruhi aliran air di setiap kawasan. Berdasarkan informasi tersebut, tim dapat menentukan lokasi yang tepat untuk membangun sekat kanal. Bangunan ini dirancang menahan aliran keluar, mempertahankan tinggi muka air, serta membantu menjaga kelembapan lahan di sekitarnya. Penentuan lokasi perlu mempertimbangkan kondisi lapangan agar sekat berfungsi sesuai kebutuhan dan tidak menghambat pengelolaan kawasan secara keseluruhan. Melalui tahapan tersebut, intervensi restorasi diharapkan lebih terarah, sekaligus mendukung upaya menekan risiko karhutla, khususnya ketika musim kemarau membuat gambut semakin rentan mengering.
Pemetaan sekitar 500 kesatuan hidrologis gambut (KHG) disiapkan sebagai langkah awal untuk memahami kondisi kawasan gambut secara lebih menyeluruh. KHG merupakan satuan wilayah yang ditentukan oleh batas-batas hidrologis, sehingga pengelolaannya perlu memperhatikan hubungan tata air di dalam satu kawasan, bukan hanya kondisi pada bidang lahan tertentu. Hasil pemetaan tersebut nantinya dapat menjadi dasar dalam menyusun langkah pemulihan ekosistem yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan masing-masing kawasan.
Melalui pemetaan itu, kondisi gambut di berbagai wilayah diharapkan dapat dikenali sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan penanganan berikutnya. Upaya pemulihan dapat mencakup pembasahan kembali lahan dan pembangunan sekat kanal, tetapi BPGMN belum menetapkan berapa luas lahan yang akan dibasahi kembali ataupun berapa jumlah sekat kanal yang akan dibangun. Karena itu, kedua angka tersebut belum dapat dipastikan sebelum proses pemetaan dan penyusunan rencana pemulihan memberikan dasar yang memadai. Penentuan tindakan perlu mempertimbangkan keadaan hidrologis setiap KHG agar intervensi yang dirancang tidak bersifat seragam untuk seluruh kawasan.
Satyawan berharap rangkaian upaya tersebut dapat membantu menekan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama kebakaran berulang di area yang pernah terbakar. Harapan itu berkaitan dengan pentingnya pemulihan tata air gambut agar kawasan tidak mudah mengering dan rentan terbakar. Namun, pengurangan kebakaran tersebut masih merupakan sasaran yang ingin dicapai secara bertahap, bukan hasil yang telah dipastikan atau telah terwujud. Pemetaan menjadi bagian dari proses untuk merancang langkah yang lebih terarah, sementara perkembangan hasilnya akan bergantung pada tindak lanjut pemulihan dan kondisi di lapangan. Dengan demikian, data mengenai KHG diharapkan dapat membantu menyelaraskan perencanaan, prioritas, dan pelaksanaan upaya perlindungan gambut tanpa mendahului penetapan luas maupun jumlah kegiatan fisik yang diperlukan.
Pengelolaan gambut berkelanjutan membutuhkan keterlibatan masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitarnya. Rencana pemetaan 500 kesatuan gambut oleh BPGMN dapat menjadi dasar untuk memahami kondisi ekosistem sekaligus mengenali kebutuhan warga di setiap wilayah. Upaya perlindungan karena itu perlu mempertimbangkan pengetahuan lokal, pola pemanfaatan lahan, serta tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Pelibatan warga sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan penting agar langkah konservasi dapat diterima, dijalankan, dan dipantau secara berkelanjutan. Dialog pemerintah, warga, dan pengelola kawasan juga dapat membantu mengidentifikasi kegiatan yang berisiko merusak gambut serta alternatif penghidupan yang lebih sesuai.
Pengembangan komoditas yang cocok dengan karakteristik ekosistem setempat menjadi salah satu cara untuk menyelaraskan perlindungan alam dengan kebutuhan ekonomi. Pilihan komoditas perlu disesuaikan dengan kondisi air, jenis tanah, dan daya dukung lingkungan di masing-masing kawasan, bukan diterapkan secara seragam. Pendampingan, akses pasar, serta kepastian tata kelola dapat membantu warga mengembangkan usaha tanpa memperbesar tekanan terhadap lahan gambut. Menurut Satyawan, konservasi tidak boleh mematikan ekonomi warga yang menggantungkan penghidupan pada kawasan gambut. Prinsip tersebut menegaskan bahwa upaya menjaga ekosistem harus disertai pilihan mata pencaharian yang layak dan dapat bertahan dalam jangka panjang. Dengan begitu, masyarakat dapat berperan sebagai mitra dalam menjaga kawasan, bukan sekadar menjadi pihak yang dibatasi aktivitasnya.
Untuk memperkuat pelaksanaan, BPGMN berencana melibatkan para ahli dalam merancang kebijakan dan langkah teknis pengelolaan gambut, sekaligus perlindungan mangrove. Masukan ilmiah dan pengalaman lapangan diharapkan membantu menentukan pendekatan yang sesuai bagi karakter tiap wilayah, termasuk cara menjaga tata air dan memulihkan kondisi ekosistem. Rancangan tersebut juga perlu menghubungkan perlindungan lingkungan dengan kegiatan ekonomi warga agar manfaatnya dirasakan secara nyata.
Baca juga: Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari | TNI Gencarkan Penyuluhan Door to Door Cegah Karhutla di Kabupaten Sambas | Gerak Cepat Babinsa Bersama Tim Karhutla Padamkan Api
