Jakarta | Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah, memperkenalkan Haramain Hospitality Fund dalam sesi panel International Hajj Fund Forum. Forum tersebut digelar bersama Bank Indonesia sebagai bagian dari Indonesia Sharia Economic Festival 2026. Pengenalan ini menandai upaya BPKH mengembangkan pengelolaan dana haji melalui instrumen investasi yang terkait langsung dengan kebutuhan layanan jemaah di Tanah Suci. Dana itu dirancang untuk mengakses kapasitas hotel di Makkah dan Madinah, dua kota yang menjadi pusat kegiatan ibadah haji dan umrah.
Skema yang diperkenalkan memiliki sasaran penghimpunan dana sebesar 250 juta riyal Saudi, atau sekitar US$67 juta. Tenor investasi direncanakan selama 10 tahun, sementara imbal hasil yang ditargetkan bagi investor berada di kisaran 8%. Angka tersebut merupakan target yang menjadi bagian dari rancangan investasi, bukan imbal hasil yang dijamin. Realisasi hasil dapat dipengaruhi oleh kinerja aset, tingkat pemanfaatan hotel, kondisi pasar, serta faktor operasional dan regulasi. Karena itu, calon investor perlu memahami struktur dana, risiko, dan ketentuan yang berlaku sebelum mengambil keputusan.
Fokus pada kapasitas perhotelan membuka peluang bagi dana untuk terhubung dengan penyediaan akomodasi bagi jemaah, sekaligus memberi akses investasi pada sektor yang memiliki relevansi dengan ekosistem haji. Ketersediaan kamar dan pengelolaan hotel yang memadai merupakan bagian penting dari layanan di Makkah dan Madinah, terutama ketika permintaan meningkat pada musim haji. Melalui fund ini, BPKH menempatkan investasi syariah sebagai salah satu pendekatan untuk mendukung kebutuhan tersebut. Namun, pengenalan dana dan penyebutan sasaran imbal hasil belum dengan sendirinya menjelaskan seluruh rincian pelaksanaan. Informasi mengenai aset yang akan diakses, tata kelola, mitra, metode penilaian, dan mekanisme distribusi hasil akan penting untuk menilai profil investasi secara menyeluruh. Dengan demikian, Haramain Hospitality Fund dapat dipahami sebagai rancangan investasi perhotelan yang menghubungkan kebutuhan layanan di Tanah Suci dengan upaya memperoleh hasil bagi investor, dengan tetap memperhatikan risiko serta kepatuhan syariah.
Skema dana hotel BPKH di Arab Saudi dirancang sebagai closed-end fund atau dana tertutup, yakni penghimpunan modal untuk jangka waktu dan tujuan investasi tertentu. Dana tersebut dikelola oleh perusahaan manajemen aset lokal di Arab Saudi, berada dalam pengawasan Capital Market Authority (CMA), serta menerapkan prinsip syariah. Kerangka ini menjadi dasar tata kelola investasi, mulai dari pengelolaan dana hingga pelaksanaan transaksi yang terkait dengan properti perhotelan. Dengan struktur tersebut, investasi tidak sekadar mengandalkan hubungan sewa, tetapi juga mengikuti ketentuan pasar modal dan prinsip yang menjadi acuan pengelolaan dana.
Perusahaan pengelola disebut memiliki jaringan di sejumlah kawasan Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Jejaring regional dapat mendukung komunikasi dengan pihak-pihak terkait serta pemahaman terhadap kebutuhan pasar dan calon mitra. Namun, pengelolaan investasi tetap berlangsung dalam kerangka regulasi Arab Saudi, dengan CMA sebagai otoritas pasar modal yang mengawasi kegiatan terkait. Prinsip syariah juga menjadi bagian dari rancangan dana, sehingga proses dan struktur transaksi perlu disusun agar selaras dengan ketentuan yang berlaku. Informasi mengenai cakupan jaringan dan bentuk pengawasan tersebut membantu menjelaskan konteks kelembagaan skema, tanpa mengubah fungsi utama dana sebagai penghubung properti hotel dan kebutuhan operasional BPKH Limited.
Mekanismenya bertumpu pada pemisahan kepemilikan properti dan kegiatan operasional. Dana menyewa properti hotel dari pemilik, lalu menyewakannya kembali kepada BPKH Limited, anak usaha BPKH yang beroperasi di Arab Saudi. Dengan pola ini, BPKH Limited dapat memperoleh akses penggunaan hotel melalui perjanjian sewa, tanpa harus membeli aset fisik secara langsung. Skema asset-light tersebut juga mengurangi kebutuhan untuk menanggung modal sewa awal dalam jumlah besar, sehingga ruang pendanaan perusahaan dapat diarahkan pada prioritas operasional. BPKH Limited pun dapat lebih aktif mengelola layanan perhotelan bagi jemaah haji dan umrah, sementara pengelolaan dana dan hubungan sewa berada dalam struktur yang telah ditetapkan. Pembagian peran ini berpotensi mendukung fleksibilitas, meski kinerja akhirnya tetap bergantung pada ketentuan kontrak, biaya, ketersediaan hotel, dan mutu layanan yang diberikan kepada jemaah.
Fadlul menyebut beberapa pengaman yang dirancang untuk menjaga struktur dana hotel tetap terukur. Salah satunya adalah kontrak sewa tetap, yang dapat memberi kepastian mengenai hubungan operasional pemilik aset dan pihak pengelola. Skema tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari rancangan, bukan jaminan bahwa seluruh risiko investasi akan hilang. Kinerja tetap dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar, biaya, tingkat hunian, serta kemampuan pengelola memenuhi kewajibannya. Karena itu, ketentuan kontrak, pembagian tanggung jawab, masa sewa, dan mekanisme penanganan pelanggaran menjadi aspek yang penting untuk diperiksa oleh para pihak sebelum investasi dijalankan.
Pengawasan dewan independen juga disebut sebagai unsur pengendalian. Peran ini diharapkan membantu memastikan keputusan penting dijalankan secara transparan dan sesuai tata kelola, termasuk ketika terdapat perubahan strategi atau persoalan dalam pengelolaan aset. Pengawasan tersebut dapat dilengkapi dengan inspeksi properti secara berkala agar kondisi bangunan, fasilitas, dan kebutuhan pemeliharaan dapat dinilai secara langsung. Selain itu, cadangan kontinjensi disiapkan untuk menghadapi kebutuhan tak terduga, misalnya perbaikan mendesak atau tekanan operasional. Besaran cadangan dan tata cara penggunaannya perlu ditetapkan secara jelas, dilaporkan, serta diawasi. Kombinasi pengaman ini dimaksudkan untuk memperkuat disiplin pengelolaan, meski tidak meniadakan ketidakpastian yang melekat pada investasi perhotelan.
Menurut nilai strategis yang dikemukakan, dana tersebut tidak semata-mata diarahkan untuk memperoleh imbal hasil. Dana juga diharapkan menjadi platform kerja sama yang mempertemukan lembaga Indonesia, investor Arab Saudi, manajer aset lokal, dan investor perhotelan. Kemitraan lintas pihak dapat membuka ruang untuk menggabungkan kebutuhan, keahlian, jaringan, dan pemahaman atas pasar setempat. Tujuan yang lebih luas ini berkaitan dengan kebutuhan kapasitas layanan bagi jemaah di Makkah dan Madinah, terutama ketika permintaan akomodasi meningkat pada periode tertentu. Namun, kontribusi terhadap kapasitas maupun mutu layanan bergantung pada realisasi proyek, kesiapan aset, dan tata kelola kemitraan. Dengan demikian, sasaran tersebut masih merupakan potensi yang perlu dinilai melalui pelaksanaan dan hasilnya.
Fadlul memaparkan besarnya pasar jemaah sebagai salah satu landasan bagi inisiatif investasi hotel di Makkah dan Madinah. Indonesia memiliki sekitar 231 juta penduduk muslim, setara dengan kurang lebih 12% populasi muslim dunia. Jumlah tersebut menunjukkan basis calon jemaah yang besar dan berkelanjutan. Pada 2025, kuota haji Indonesia mencapai 221 ribu jemaah, atau sekitar 14,7% dari keseluruhan jemaah haji internasional. Angka ini memperlihatkan posisi Indonesia yang penting dalam arus perjalanan ibadah menuju Arab Saudi, sekaligus menegaskan kebutuhan atas layanan dan akomodasi yang mampu menampung jemaah dalam jumlah besar.
Di tingkat kawasan, Asia Tenggara mencakup sekitar 14% populasi muslim dunia, tetapi kontribusinya terhadap pengunjung umrah internasional disebut baru sekitar 10%. Perbedaan itu menjadi petunjuk adanya ruang pertumbuhan, seiring meningkatnya akses perjalanan dan layanan umrah. Arab Saudi, melalui Visi 2030, menargetkan 30 juta pengunjung umrah setiap tahun. Target tersebut berpotensi mendorong kebutuhan atas kamar hotel, transportasi, konsumsi, dan fasilitas pendukung lain di kota-kota suci. Bagi Indonesia, skala pasar juga tercermin pada perkiraan belanja haji sekitar Rp21 triliun dan belanja umrah sebesar Rp30–40 triliun. Jika rantai kegiatan terkait berkembang, aktivitas ekonomi yang tercipta diperkirakan dapat mendekati Rp200 triliun pada 2030.
Besarnya pasar perlu dibaca bersama kapasitas lembaga yang berpeluang mendukung investasi.
