Jakarta | Otoritas Delhi menutup enam stasiun metro pada Senin, 12 Oktober 2026, ketika ketegangan politik meningkat akibat aksi protes terhadap revisi daftar pemilih. Penutupan tersebut dilakukan sebagai langkah pengamanan selama demonstrasi berlangsung, bukan sebagai keputusan permanen untuk menghentikan layanan. Pengguna transportasi umum diminta menyesuaikan perjalanan karena akses ke sejumlah titik di pusat kota dibatasi untuk mengurangi risiko kerumunan dan menjaga keselamatan penumpang. Pihak berwenang mengambil tindakan itu setelah massa berupaya melanjutkan pawai menuju Mahkamah Agung.
Selain pembatasan akses metro, arus kendaraan juga dibatasi dan dialihkan di lebih dari 20 ruas jalan. Pengalihan lalu lintas diberlakukan untuk memisahkan jalur demonstran dari pengguna jalan lain serta memberi ruang bagi petugas keamanan untuk mengendalikan situasi. Pengendara diimbau menghindari kawasan pusat kota, mengikuti rambu sementara, dan memperhitungkan waktu perjalanan yang lebih panjang. Pembatasan tersebut dapat berubah sesuai perkembangan di lapangan, sehingga masyarakat diminta memantau pemberitahuan resmi sebelum bepergian.
Ribuan personel keamanan dikerahkan di berbagai lokasi strategis di pusat Delhi untuk mencegah massa mencapai Mahkamah Agung. Penempatan pasukan bertujuan menjaga ketertiban sekaligus mencegah kemungkinan bentrokan ketika jumlah peserta aksi meningkat. Barikade dan pemeriksaan tambahan digunakan untuk mengatur pergerakan orang, sementara petugas mengawasi akses menuju kawasan penting. Pemerintah setempat menekankan bahwa seluruh langkah ini berkaitan dengan kebutuhan keamanan selama protes berlangsung. Dengan demikian, penutupan stasiun dan pengaturan lalu lintas merupakan respons sementara terhadap situasi yang memanas, bukan perubahan tetap pada jaringan transportasi Delhi.
Partai-partai oposisi India bersama pendukung gerakan pemuda Cockroach mendesak perubahan terhadap kebijakan revisi daftar pemilih yang sedang diterapkan. Mereka menilai proses tersebut harus dihentikan, ditinjau ulang secara terbuka, dan dilengkapi mekanisme verifikasi yang dapat diawasi publik. Selain itu, mereka menuntut pengunduran diri Ketua Komisioner Pemilu Gyanesh Kumar karena menganggap lembaga penyelenggara pemilu tidak cukup independen dalam menangani keberatan masyarakat. Tuntutan itu menjadi bagian dari tekanan politik yang meningkat menjelang pemilu, ketika keakuratan daftar pemilih dipandang menentukan legitimasi hasil pemungutan suara.
Menurut oposisi, kebijakan revisi berpotensi menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP), partai yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi. Mereka berpendapat bahwa penghapusan nama secara besar-besaran dapat mengurangi jumlah pemilih yang cenderung mendukung partai-partai oposisi, sekaligus mengubah peta elektoral di sejumlah daerah. Kekhawatiran tersebut terutama diarahkan pada wilayah dengan komposisi penduduk yang beragam, karena kesalahan administratif atau kegagalan pendataan dapat membuat warga kehilangan hak untuk memilih. Pendukung Cockroach menyatakan bahwa proses yang transparan dan kesempatan mengajukan keberatan harus menjadi syarat utama sebelum daftar pemilih disahkan.
Data yang dikutip dari sumber menyebutkan bahwa proses revisi, yang dimulai pada tahun sebelumnya, menghapus sekitar 130 juta nama. Jumlah itu mencakup sekitar 28 juta orang yang telah meninggal, 63 juta orang yang berpindah tempat tinggal, serta 30 juta orang yang tidak dapat dilacak. Oposisi menuduh pemilih Muslim dan kelompok minoritas lain terdampak secara tidak proporsional, terutama di kawasan yang menghadapi perpindahan penduduk dan persoalan dokumentasi. Mereka meminta audit independen untuk menguji dampaknya. Komisi Pemilihan Umum dan BJP membantah tuduhan tersebut. Keduanya menyatakan revisi dilakukan untuk membersihkan daftar dari data ganda, pemilih yang telah meninggal, atau alamat yang tidak lagi valid, bukan untuk menekan kelompok tertentu.
Partai-partai oposisi India berencana menggelar pawai menuju Mahkamah Agung sebagai bentuk protes terhadap dugaan penyimpangan dalam proses pemilu. Aksi tersebut diposisikan sebagai tekanan politik dan publik agar lembaga peradilan menanggapi tuduhan yang mereka sebut sebagai “pencurian suara”. Rencana itu muncul ketika ketegangan politik meningkat dan sejumlah kelompok oposisi berupaya menyatukan dukungan di luar parlemen. Mereka menyatakan bahwa persoalan integritas pemilu menyangkut hak pemilih serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi.
Partai Kongres, sebagai kekuatan oposisi utama India, juga berencana menyerahkan memorandum kepada Ketua Mahkamah Agung Surya Kant. Dokumen tersebut dimaksudkan untuk menuntut penghentian dugaan pencurian suara dan meminta pengunduran diri Gyanesh Kumar. Dalam keterangannya, Rahul Gandhi mengatakan aksi itu akan melibatkan kaum muda, seluruh partai oposisi, kelompok masyarakat sipil, serta setiap pihak yang percaya pada demokrasi dan mendukung konstitusi India. Pernyataan tersebut menunjukkan upaya Partai Kongres memperluas isu itu menjadi gerakan bersama, bukan hanya agenda satu partai.
Namun, rencana pertemuan dengan Ketua Mahkamah Agung tidak memperoleh persetujuan. Surya Kant menolak permintaan tersebut melalui surat elektronik. Menurut sumber dari Partai Kongres, ia meminta Gandhi dan delegasinya menempuh jalur hukum karena persoalan yang mereka sampaikan telah ditangani pengadilan. Dengan demikian, Mahkamah Agung menegaskan bahwa sengketa tersebut harus diselesaikan melalui proses peradilan, bukan melalui pertemuan politik atau tekanan massa. Penolakan itu berpotensi mengubah bentuk aksi oposisi, meskipun partai-partai terkait tetap menyatakan komitmen untuk menyuarakan tuntutan mereka secara terbuka. Perkembangan ini juga memperlihatkan batas mobilisasi politik dan kewenangan lembaga yudisial dalam menangani keberatan terkait pemilu.
Ketegangan politik di Delhi meningkat setelah polisi menahan ribuan demonstran selama akhir pekan. Penahanan tersebut berlangsung di tengah aksi yang menyoroti penyelenggaraan pemilu dan transparansi proses demokrasi India. Sejumlah pemimpin Partai Cockroach Janta (CJP) turut diamankan, sehingga langkah aparat memicu kritik lebih luas dari kelompok oposisi. Penutupan enam stasiun metro di Delhi juga memperlihatkan tingginya kewaspadaan keamanan serta dampak langsung perselisihan politik terhadap aktivitas publik.
CJP menyatakan akan menemui Kepolisian Delhi untuk meminta kepastian mengenai jadwal demonstrasi damai yang hendak mereka selenggarakan. Partai itu menilai kejelasan jadwal dan prosedur diperlukan agar aksi dapat berlangsung tertib, sekaligus mencegah penafsiran bahwa kegiatan tersebut melanggar aturan. Namun, CJP memperingatkan akan mengumumkan aksi baru apabila tidak memperoleh jawaban dalam waktu 24 jam. Ancaman tersebut berpotensi memperpanjang ketegangan, terutama ketika aparat masih memperketat pengamanan di sejumlah titik strategis ibu kota.
Kontroversi kemudian meluas ke internal Komisi Pemilihan Umum. Laporan surat kabar The Indian Express menyebut dua deputi Gyanesh Kumar menyampaikan kekhawatiran internal mengenai revisi daftar pemilih, prosedur pendaftaran, serta penggunaan sistem digital. Isu itu menambah tekanan terhadap lembaga pemilu, yang sebelumnya telah menghadapi tuntutan agar seluruh tahapan pemutakhiran data dapat diawasi secara terbuka dan dipahami oleh pemilih.
Komisi Pemilihan Umum membantah keberpihakan kepada partai mana pun dan menegaskan bahwa pemilih yang keliru terhapus dari daftar masih dapat mendaftar kembali melalui mekanisme yang tersedia. Penjelasan tersebut dimaksudkan untuk meredakan kekhawatiran, meskipun oposisi meminta jaminan tambahan mengenai akurasi data dan akses pendaftaran. BJP, di sisi lain, menuduh oposisi berusaha merusak kepercayaan terhadap proses demokrasi India dengan membesar-besarkan persoalan administratif. Perbedaan pandangan itu membuat isu daftar pemilih tetap menjadi sumber perdebatan menjelang pemilu.
