Jakarta | Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arrmanatha Nasir menyatakan bahwa pencalonan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merupakan bagian dari upaya Indonesia memperjuangkan tata kelola kesehatan global yang lebih adil. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers perdana Arrmanatha setelah serah terima jabatan Menteri Luar Negeri dari Sugiono di Jakarta pada Senin.
Menurut Arrmanatha, pencalonan itu tidak semata-mata berkaitan dengan peluang seorang tokoh Indonesia untuk memimpin lembaga kesehatan dunia. Langkah tersebut juga mencerminkan aspirasi Indonesia agar kebijakan dan mekanisme kerja WHO lebih mampu menjawab kebutuhan seluruh negara, termasuk negara berkembang. Pengalaman Budi Gunadi Sadikin dalam mengelola sektor kesehatan nasional dinilai dapat menjadi modal untuk membawa perspektif negara-negara berkembang ke dalam pembahasan kesehatan internasional.
Indonesia memandang arsitektur kesehatan global saat ini masih memiliki sejumlah ketimpangan. Akses terhadap pembiayaan, teknologi medis, vaksin, obat-obatan, serta kapasitas produksi kesehatan belum terdistribusi secara merata. Dalam banyak situasi, negara berkembang masih berada pada posisi yang lebih rentan ketika menghadapi wabah, krisis kesehatan, dan gangguan rantai pasok. Kondisi itu menunjukkan perlunya kepemimpinan serta kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan negara secara lebih seimbang.
Arrmanatha menegaskan bahwa sistem multilateral yang ada belum sepenuhnya berpihak kepada negara berkembang. Karena itu, Indonesia mendorong reformasi untuk memperkuat sistem tersebut, bukan melemahkannya. Reformasi diperlukan agar proses pengambilan keputusan menjadi lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap kesenjangan kapasitas antarnegara. Melalui pencalonan Budi Gunadi Sadikin, Indonesia berupaya memperluas dukungan bagi kerja sama kesehatan yang menempatkan kesetaraan, solidaritas, dan akses universal sebagai dasar utama.
Posisi ini sejalan dengan kepentingan Indonesia dalam membangun ketahanan kesehatan nasional sekaligus berkontribusi pada penyelesaian persoalan lintas batas. Kepemimpinan WHO yang lebih peka terhadap kebutuhan negara berkembang diharapkan dapat mendorong penguatan sistem kesehatan, kesiapsiagaan menghadapi pandemi, dan distribusi sumber daya yang lebih berkeadilan.
Indonesia memandang penguatan tata kelola kesehatan global tidak cukup dilakukan dengan menyampaikan aspirasi dari luar lembaga internasional. Keterlibatan langsung diperlukan agar gagasan, kepentingan, dan pengalaman Indonesia dapat dibawa ke ruang pengambilan keputusan yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan kesehatan dunia. Pendekatan ini menempatkan Indonesia sebagai pihak yang berkontribusi aktif, bukan semata-mata sebagai penerima atau pelaksana keputusan yang dirumuskan oleh negara dan institusi lain.
Pencalonan Budi Gunadi Sadikin untuk memimpin Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) disebut sebagai salah satu bentuk konkret dari strategi tersebut. Pencalonan itu mencerminkan upaya Indonesia untuk mengambil peran lebih besar dalam pembahasan agenda kesehatan global sekaligus mendorong perhatian terhadap kebutuhan negara-negara berkembang. Melalui keterlibatan pada tingkat kepemimpinan organisasi internasional, Indonesia berkesempatan menyuarakan pentingnya kerja sama, pemerataan akses kesehatan, serta kebijakan yang lebih responsif terhadap tantangan lintas negara.
Upaya memperkuat tata kelola organisasi internasional juga dilakukan melalui keanggotaan Indonesia dalam badan auditor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Peran tersebut memberikan ruang bagi Indonesia untuk berkontribusi pada pengawasan dan penilaian terhadap pengelolaan organisasi. Keterlibatan dalam fungsi audit bukan hanya berkaitan dengan aspek administratif, melainkan juga mencerminkan komitmen terhadap penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab.
Keanggotaan dalam badan auditor PBB diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi organisasi internasional. Dengan ikut mengawasi tata kelola, Indonesia dapat mendukung terciptanya lembaga yang lebih terbuka, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada negara-negara anggotanya. Langkah ini melengkapi diplomasi kesehatan yang dijalankan melalui penyampaian aspirasi dan pencalonan kepemimpinan. Keduanya menunjukkan bahwa Indonesia berupaya mendorong perbaikan dari dalam, dengan memanfaatkan posisi dan tanggung jawab yang tersedia dalam sistem multilateral. Pendekatan tersebut juga memperkuat kredibilitas Indonesia sebagai negara yang tidak hanya menuntut perubahan, tetapi turut mengambil bagian dalam proses pengawasan, pengambilan keputusan, dan pembentukan tata kelola global yang lebih baik.
Semangat memperbaiki tata kelola internasional tidak hanya tercermin dalam keterlibatan Indonesia di bidang kesehatan global, tetapi juga dalam pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2029–2030. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya diplomasi Indonesia untuk memperkuat multilateralisme dan memastikan lembaga internasional mampu merespons berbagai tantangan secara lebih adil, terukur, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat dunia.
Indonesia mendorong Dewan Keamanan PBB agar bekerja secara lebih efektif, representatif, transparan, dan demokratis. Reformasi tersebut diperlukan karena konfigurasi kekuatan global terus berubah, sementara struktur pengambilan keputusan di tingkat internasional belum sepenuhnya mencerminkan keragaman suara negara anggota. Dengan memperluas partisipasi dan meningkatkan akuntabilitas, keputusan Dewan Keamanan diharapkan memiliki legitimasi yang lebih kuat serta dapat diterapkan secara konsisten dalam menangani konflik, krisis kemanusiaan, dan ancaman terhadap perdamaian.
Sejalan dengan pandangan yang disampaikan Arrmanatha, Indonesia akan terus mendorong PBB dan lembaga multilateral lainnya, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), agar bekerja secara lebih efektif, efisien, dan representatif sesuai dengan aspirasi masyarakat global. Dorongan ini menempatkan kerja sama internasional sebagai instrumen untuk menghasilkan kebijakan yang lebih responsif, bukan sekadar forum pertukaran pandangan. Lembaga-lembaga tersebut perlu memperkuat koordinasi, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa manfaat keputusan bersama dapat dirasakan secara lebih merata.
Dalam kerangka itu, Indonesia juga menekankan pentingnya penerapan hukum dan kesepakatan internasional secara adil kepada seluruh negara. Aturan global tidak semestinya hanya menguntungkan pihak tertentu atau diterapkan secara selektif berdasarkan kepentingan politik dan ekonomi. Konsistensi dalam menegakkan prinsip tersebut menjadi dasar bagi terciptanya kepercayaan antarnegara. Melalui agenda di PBB dan partisipasinya dalam berbagai organisasi multilateral, Indonesia berupaya membangun sistem yang lebih inklusif, berimbang, dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat internasional.
Budi Gunadi Sadikin akan bersaing dalam proses pemilihan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang dijadwalkan berlangsung pada Mei 2027. Pencalonan ini menempatkan Indonesia dalam proses penentuan arah kepemimpinan lembaga kesehatan global tersebut untuk periode berikutnya. Pemilihan Direktur Jenderal WHO melibatkan negara-negara anggota dan menjadi salah satu agenda penting dalam tata kelola kesehatan internasional.
Dalam kontestasi tersebut, Budi Gunadi Sadikin disebut akan berhadapan dengan enam kandidat lain. Persaingan ini berlangsung menjelang berakhirnya masa jabatan Tedros Adhanom Ghebreyesus sebagai Direktur Jenderal WHO. Tedros saat ini memegang posisi tersebut, dengan masa jabatan yang dijadwalkan berakhir pada 15 Agustus 2027. Dengan demikian, hasil pemilihan pada Mei akan menentukan sosok yang memimpin organisasi sebelum pergantian kepemimpinan secara resmi berlangsung.
Sejumlah kandidat lain telah tercantum dalam proses pencalonan. Salah satunya adalah Hans Kluge, mantan Direktur Regional WHO untuk Eropa yang diusulkan oleh Belgia. Kandidat berikutnya ialah Hanan Al-Kuwari, mantan Menteri Kesehatan Qatar, yang membawa pengalaman dalam pengelolaan kebijakan dan layanan kesehatan di tingkat nasional. Nama lain yang disebut adalah Hanan Balkhy, Direktur Regional WHO untuk Mediterania Timur.
Keberadaan enam kandidat lain menunjukkan bahwa pemilihan tersebut akan menjadi persaingan dengan latar belakang dan pengalaman yang beragam. Setiap pencalonan mencerminkan kepentingan negara pengusul sekaligus perhatian terhadap tantangan kesehatan dunia, termasuk penguatan sistem kesehatan, kesiapsiagaan menghadapi krisis, dan koordinasi antarnegara. Proses pemilihan pada Mei 2027 menjadi agenda penting untuk menentukan kepemimpinan WHO pada periode berikutnya, seiring berakhirnya masa jabatan Tedros Adhanom Ghebreyesus pada Agustus tahun yang sama.
Baca juga: Tingkatkan Literasi Kesehatan, Koramil Trucuk Bojonegoro dan Puskesmas Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis | Prabowo Suabianto: Mendorong Kemandirian di Lingkungan Global yang Inklusif | Mendorong Peningkatan Layanan Publik di Batam
