Jakarta | Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat penanganan karhutla yang berlangsung di Istana , Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Rapat itu menjadi forum bagi pemerintah untuk membahas perkembangan penanganan karhutla serta memastikan arahan presiden dapat segera ditindaklanjuti oleh jajaran terkait.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menargetkan penanganan karhutla dilakukan secepat mungkin. Menurut Dudung, presiden memberikan perhatian besar terhadap persoalan tersebut sehingga perkembangan penanganannya perlu dipantau secara serius. Percepatan menjadi hal penting agar seluruh langkah pemerintah dapat berjalan sesuai arahan dan tidak mengalami penundaan. Pesan itu juga menegaskan perlunya kesigapan jajaran pemerintah dalam merespons penanganan karhutla di enam provinsi yang menjadi perhatian dalam rapat.
Dalam rapat tersebut, laporan perkembangan penanganan karhutla disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Suharyanto, kepada presiden. Laporan itu menjadi bahan bagi Presiden Prabowo untuk mengetahui perkembangan upaya penanganan yang sedang dilakukan. Penyampaian laporan secara langsung juga menunjukkan bahwa persoalan karhutla berada dalam perhatian pemerintah di tingkat nasional. Dengan adanya arahan percepatan dan pemantauan perkembangan secara berkala, jajaran terkait diminta menjalankan penanganan sesuai tanggung jawabnya. Pemerintah kemudian dapat menggunakan hasil pemantauan tersebut sebagai dasar untuk menilai perkembangan penanganan serta memastikan tindak lanjut berjalan sejalan dengan target yang telah disampaikan presiden dalam rapat di Istana .
BNPB memusatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi yang dinilai memerlukan perhatian serta koordinasi intensif. Dari enam wilayah tersebut, Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan menjadi dua provinsi yang disebutkan sebagai fokus operasi. Pemusatan ini dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman, pemantauan, dan mitigasi berjalan sesuai dengan kondisi di lapangan, terutama pada wilayah yang terdampak asap dan memiliki akses penanganan yang tidak mudah.
Di Kalimantan Tengah, perhatian diarahkan lain ke Tanjung Puting atau kawasan sekitar taman nasional. Kawasan tersebut menjadi prioritas karena terdapat satwa yang perlu dilindungi, termasuk buaya dan harimau. Penanganan karhutla di area ini perlu dilakukan secara terukur agar upaya pemadaman dapat menjangkau titik api sekaligus memperhatikan kondisi kawasan yang menjadi habitat satwa. Langkah operasi juga disesuaikan dengan perubahan situasi, termasuk hambatan jarak pandang dan kepadatan asap.
Operasi menggunakan helikopter telah dilakukan untuk mendukung pemadaman dari udara. Namun, kabut asap tebal membatasi jangkauan dan efektivitas pemantauan maupun pemadaman melalui udara. Karena itu, operasi kemudian lebih dioptimalkan melalui jalur darat. Tim diarahkan menjangkau area yang sulit didatangi helikopter dengan dukungan kendaraan, mobil, dan alat berat, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih dekat dengan permukaan tanah serta titik kebakaran. Dudung menjelaskan bahwa istilah operasi darat tidak berarti operasi militer. Istilah tersebut merujuk pada metode penanganan kebakaran dari permukaan tanah, dengan pengerahan personel dan peralatan untuk mengatasi karhutla di lokasi yang membutuhkan intervensi langsung.
Pemerintah menilai upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah dilakukan secara maksimal melalui pengerahan personel, peralatan, serta dukungan lintas lembaga. Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat pemadaman di wilayah terdampak sekaligus mencegah meluasnya titik api. Penanganan di lapangan terus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi medan, cuaca, dan kebutuhan setiap daerah, sehingga sumber daya dapat digunakan secara tepat dan terkoordinasi.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para prajurit TNI dan anggota Polri yang terlibat langsung dalam pemadaman karhutla. Penghargaan juga diberikan kepada seluruh pihak lain yang turut mendukung operasi, termasuk pemerintah daerah, petugas pemadam, relawan, serta unsur masyarakat. Peran bersama tersebut dinilai penting karena pengendalian kebakaran membutuhkan kerja cepat, ketelitian, dan koordinasi berkelanjutan dari berbagai unsur.
Berdasarkan informasi dari sumber, capaian penanganan karhutla disebut berada di sekitar 692 hektare per hari. Angka tersebut menggambarkan upaya pemadaman yang terus digerakkan, namun pekerjaan di lapangan masih berlangsung dan tetap diupayakan. Pemerintah menegaskan bahwa pengerahan personel dan peralatan akan terus disesuaikan dengan perkembangan situasi, terutama di kawasan yang masih berpotensi mengalami kebakaran.
Selain pemadaman langsung, mitigasi juga menjadi bagian penting dari strategi penanganan. Dudung menyampaikan bahwa langkah mitigasi mencakup pengendalian cuaca oleh BMKG. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi kebakaran dengan segera, sejalan dengan operasi pemadaman yang dilakukan oleh personel di lapangan. Pengendalian cuaca ditempatkan sebagai dukungan terhadap penanganan karhutla, sementara pengerahan pasukan dan peralatan tetap berjalan untuk menangani titik-titik kebakaran yang ada.
Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan secara presisi, terukur, dan dimulai sejak tingkat daerah, sebelum api muncul. Pendekatan ini menempatkan pemerintah daerah sebagai garda terdepan dalam mengenali potensi titik rawan, memantau perubahan kondisi lapangan, serta mengambil tindakan cepat berdasarkan informasi cuaca, tutupan lahan, dan aktivitas masyarakat.
Upaya pencegahan juga perlu melibatkan masyarakat secara langsung melalui pembentukan dan penguatan kelompok masyarakat peduli karhutla. Kelompok tersebut diharapkan berkoordinasi dengan Babinkamtibmas, Babinsa, karang taruna, serta pemerintah daerah. Kerja sama lintas unsur ini penting agar pemantauan, edukasi, pelaporan, dan penanganan awal dapat berlangsung dalam satu mekanisme yang terintegrasi. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi turut berperan sebagai pengawas dan mitra pemerintah dalam menjaga wilayahnya.
Prabowo meminta kampanye pencegahan dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Pesan mengenai larangan pembakaran lahan, dampak kesehatan dan lingkungan, serta prosedur pelaporan harus disampaikan melalui berbagai saluran, termasuk pertemuan warga, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, media sosial, dan jaringan pemerintahan desa. Materi kampanye perlu disesuaikan dengan karakter daerah agar mudah dipahami dan mendorong perubahan perilaku, khususnya di kawasan yang memiliki riwayat kebakaran berulang.
Arahan tersebut ditujukan kepada gubernur di enam provinsi yang menjadi fokus penanganan, para pangdam, kapolda, BMKG, dan BNPB. Setiap unsur diminta memperkuat koordinasi, memastikan kesiapan personel dan peralatan, serta menghubungkan data lapangan dengan peringatan dini. Presiden menekankan agar berbagai langkah strategis di lapangan dijalankan secara maksimal, termasuk pengarahan langsung kepada Kepala BNPB untuk memperkuat penanganan sekaligus pencegahan karhutla. Langkah ini diharapkan memastikan respons tidak berhenti pada pemadaman, tetapi membangun sistem perlindungan yang aktif sebelum bencana berkembang.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat | Panglima TNI Tinjau JS Kunisaki, Dukung Penanganan Karhutla di Kalimantan
