Kota Jakarta | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan anggaran sebesar Rp5,67 triliun untuk membiayai elektrifikasi armada Transjakarta. Kebutuhan dana tersebut mencakup upaya mendorong peralihan bus berbahan bakar konvensional menuju kendaraan listrik, sekaligus menyiapkan infrastruktur pendukungnya. Langkah ini menjadi bagian penting dari agenda transportasi berkelanjutan di Ibu Kota, tetapi besarnya pembiayaan membuat pelaksanaannya memerlukan perencanaan serta kerja sama lintas lembaga.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut skema pembiayaan elektrifikasi Transjakarta sebagai salah satu kerja sama yang paling berat untuk direalisasikan. Pernyataan itu disampaikan dalam acara penandatanganan kerja sama badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik negara (BUMN), dan perangkat daerah di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026.
Menurut Pramono, nilai investasi yang mencapai triliunan rupiah menjadi tantangan utama dalam merealisasikan program tersebut. Pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan sumber pendanaan, pembagian peran antarpihak, serta kesinambungan pengelolaan armada setelah bus listrik mulai dioperasikan. Karena itu, kolaborasi pemerintah, BUMD, dan BUMN dipandang penting untuk memperkecil beban pembiayaan sekaligus mempercepat pencapaian target elektrifikasi.
Elektrifikasi Transjakarta diharapkan dapat mendukung pengurangan emisi dan meningkatkan kualitas layanan transportasi publik. Namun, prosesnya tidak hanya berkaitan dengan pengadaan kendaraan. Pemprov DKI juga perlu memperhitungkan pembangunan fasilitas pengisian daya, kesiapan jaringan listrik, pemeliharaan armada, serta penyesuaian sistem operasional. Kompleksitas kebutuhan tersebut menjadikan pembiayaan Rp5,67 triliun sebagai agenda strategis yang membutuhkan komitmen jangka panjang dari seluruh pihak yang terlibat.
Besarnya kebutuhan dana untuk elektrifikasi Transjakarta menjadi salah satu hal yang dibicarakan Pramono bersama pimpinan DPRD DKI Jakarta. Dalam pembahasan tersebut, Pramono menyampaikan nilai pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung proses elektrifikasi armada Transjakarta, yakni mencapai Rp5,67 triliun. Angka itu menunjukkan bahwa perubahan menuju layanan transportasi berbasis kendaraan listrik memerlukan perencanaan pembiayaan dalam skala besar.
Pramono membicarakan kebutuhan anggaran tersebut dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco. Percakapan dengan dua pimpinan legislatif daerah itu menggambarkan bahwa kebutuhan dana elektrifikasi Transjakarta telah menjadi bagian dari pembahasan eksekutif dan DPRD. Namun, informasi mengenai pembicaraan tersebut tidak secara otomatis menunjukkan adanya keputusan final terkait penganggaran.
Penyebutan nilai Rp5,67 triliun terutama memperlihatkan besarnya pembiayaan yang harus disiapkan apabila elektrifikasi Transjakarta dijalankan. Nilai tersebut menjadi gambaran mengenai skala kebutuhan program, sekaligus menegaskan bahwa elektrifikasi tidak hanya berkaitan dengan pengadaan bus. Kebutuhan pembiayaan juga perlu dipahami dalam konteks persiapan sistem pendukung yang terkait dengan operasional kendaraan listrik, tanpa mengubah angka yang telah disampaikan.
Dalam laporan mengenai pembahasan ini, angka Rp5,67 triliun dapat digunakan untuk memperkuat gambaran tentang beban pembiayaan yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meski demikian, keterangan yang tersedia hanya memuat pembicaraan mengenai besaran dana dengan pimpinan DPRD. Belum terdapat informasi yang menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa anggaran tersebut telah disetujui, termasuk dari sumber pembiayaan mana dana akan berasal atau kapan pelaksanaan elektrifikasi Transjakarta dimulai. Karena itu, angka tersebut perlu ditempatkan sebagai kebutuhan dana yang dibicarakan, bukan sebagai keputusan anggaran atau kepastian pelaksanaan program.
Kondisi armada Transjakarta saat ini menunjukkan bahwa layanan transportasi publik tersebut telah memiliki basis operasional yang besar. Jumlah keseluruhan armada tercatat lebih dari 3.800 bus yang melayani kebutuhan mobilitas masyarakat di Jakarta. Dari jumlah tersebut, sekitar 500 bus listrik telah beroperasi. Kehadiran bus listrik menandai dimulainya perubahan bertahap dari penggunaan kendaraan berbahan bakar konvensional menuju armada dengan emisi yang lebih rendah.
Pramono berharap proses elektrifikasi Transjakarta dapat mendorong penerapan teknologi yang lebih ramah lingkungan pada hampir seluruh bus di Jakarta. Target tersebut tidak hanya berkaitan dengan penggantian sumber energi, tetapi juga dengan upaya membangun sistem transportasi yang lebih berkelanjutan. Semakin luas penggunaan teknologi rendah emisi, semakin besar pula peluang untuk mengurangi dampak pencemaran udara yang dihasilkan oleh aktivitas transportasi perkotaan.
Teknologi yang menjadi bagian dari arah pengembangan armada mencakup kendaraan listrik, bus hibrida, dan bus hidrogen. Masing-masing menawarkan pendekatan berbeda untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, sekaligus mendukung peningkatan kualitas lingkungan di wilayah perkotaan. Selain bus listrik yang telah beroperasi, bus hidrogen dan bus hibrida disebut akan segera hadir dalam pengembangan armada Transjakarta. Kehadiran berbagai pilihan teknologi tersebut menunjukkan bahwa elektrifikasi dipandang sebagai bagian dari transformasi yang lebih luas, bukan sekadar pengadaan jenis bus baru. Perubahan armada diharapkan berlangsung secara bertahap dan tetap mendukung kebutuhan pelayanan publik.
Pramono menilai elektrifikasi transportasi publik perlu dipandang sebagai salah satu bagian dari upaya pengendalian polusi udara, bukan sebagai satu-satunya solusi. Penggunaan kendaraan listrik pada armada Transjakarta dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil di sektor transportasi. Namun, efektivitas langkah tersebut dalam memperbaiki kualitas udara tetap bergantung pada pengelolaan sumber emisi lain yang berada di luar operasional kendaraan.
Menurut Pramono, penggantian kendaraan berbahan bakar minyak dengan kendaraan listrik belum cukup apabila listrik yang digunakan masih berasal dari pembangkit yang menghasilkan emisi tinggi. Karena itu, pembahasan mengenai elektrifikasi harus disertai perhatian terhadap sumber energi untuk memasok kebutuhan listrik. Pembangkit listrik menjadi salah satu sektor yang disebut perlu ditangani agar pengendalian emisi berlangsung secara lebih menyeluruh.
Selain pembangkit listrik, Pramono juga menyoroti sektor industri yang masih menggunakan batu bara. Aktivitas industri dengan bahan bakar tersebut tetap menjadi bagian dari persoalan emisi yang perlu dikendalikan. Dengan demikian, kebijakan kendaraan listrik tidak dapat berdiri sendiri tanpa langkah lain untuk menangani emisi dari kegiatan pembangkitan energi dan industri.
Pandangan itu menempatkan elektrifikasi Transjakarta dalam kerangka kebijakan lingkungan yang lebih luas. Pengendalian polusi udara, menurut Pramono, membutuhkan perhatian terhadap seluruh rantai sumber emisi, mulai dari kendaraan, pembangkit listrik, hingga aktivitas industri. Langkah pada sektor transportasi tetap penting, tetapi pelaksanaannya perlu berjalan bersama upaya penanganan sumber emisi lain, terutama yang berkaitan dengan penggunaan batu bara. Ia menekankan perlunya pendekatan yang menyeluruh, tanpa menganggap penggunaan kendaraan listrik saja sudah memadai untuk menjawab persoalan polusi udara.
