Jakarta | Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang menyusun aturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Perpres tersebut mengatur perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital, termasuk kepentingan dan perlindungan bagi pengemudi ojek online (ojol). Penyusunan regulasi lanjutan ini menjadi langkah penting untuk menerjemahkan ketentuan umum dalam perpres ke dalam aturan yang lebih teknis dan dapat diterapkan oleh para pemangku kepentingan.
Komdigi menargetkan aturan turunan itu terbit sebelum 31 Desember 2026. Batas waktu tersebut mengikuti amanat Perpres Nomor 27 Tahun 2026 yang mengharuskan pemerintah menyelesaikan regulasi pelaksana dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kementerian perlu memastikan seluruh proses perumusan, pembahasan lintas lembaga, dan penyelarasan substansi dapat rampung sebelum akhir tahun.
Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menyampaikan hal tersebut pada Senin, 12 Oktober 2026. Ia menyatakan bahwa aturan pelaksana akan diterbitkan segera, sebelum tenggat yang ditetapkan dalam perpres. Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintah tengah memprioritaskan penyelesaian kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola transportasi digital dan posisi pengemudi dalam ekosistem platform.
Aturan turunan tersebut diharapkan memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan perlindungan pengemudi ojol, sekaligus mempertegas peran perusahaan platform, pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Kehadiran regulasi yang lebih rinci juga diperlukan agar ketentuan perlindungan dapat diterapkan secara konsisten di lapangan. Namun, rincian mengenai materi pengaturan dan mekanisme pelaksanaannya masih menunggu proses penyusunan serta pembahasan resmi Komdigi bersama kementerian dan lembaga terkait.
Salah satu materi yang akan dimuat dalam aturan turunan perlindungan pengemudi ojek online adalah layanan pengantaran makanan dan barang. Ketentuan ini diperlukan karena karakteristik pengiriman tersebut berbeda dari layanan transportasi penumpang. Namun, aturan yang disiapkan bukan dimaksudkan untuk menetapkan tarif secara langsung. Pemerintah akan menyusun pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menghitung tarif layanan secara lebih terukur, transparan, dan sesuai dengan kondisi operasional di lapangan.
Pedoman tersebut diharapkan membantu para pihak memperhitungkan berbagai komponen biaya dalam proses pengantaran. Perhitungannya dapat mencakup jarak tempuh, waktu layanan, kondisi lalu lintas, kebutuhan operasional, serta karakteristik barang yang dibawa. Dengan demikian, aturan tidak serta-merta menentukan nominal yang harus dibayarkan pengguna, melainkan memberikan kerangka perhitungan agar besaran biaya memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penerapannya juga tidak dapat disamakan dengan pengantaran orang. Makanan dan barang mempunyai berat, dimensi, bentuk, serta tingkat risiko pengantaran yang beragam. Barang berukuran besar atau mudah rusak, misalnya, dapat membutuhkan penanganan dan perlindungan tambahan selama perjalanan. Hal serupa berlaku pada makanan yang harus dijaga agar tidak tumpah, rusak, atau mengalami penurunan kualitas sebelum sampai kepada penerima.
Nezar menjelaskan bahwa biaya transportasi barang dan makanan tidak sama. Perbedaan itu lain dipengaruhi oleh bobot barang yang diantar. Sebuah pesanan dapat memiliki berat satu kilogram, dua kilogram, atau tiga kilogram, sehingga kebutuhan kendaraan, ruang, dan upaya pengemudi dalam membawanya juga dapat berbeda. Karena itu, pedoman perhitungan perlu mempertimbangkan variasi tersebut agar kompensasi bagi pengemudi dan biaya bagi pengguna dapat ditetapkan melalui mekanisme yang lebih adil. Pendekatan ini juga memberi ruang untuk menyesuaikan layanan dengan perkembangan pola pengantaran dan jenis barang yang semakin beragam.
Penyusunan aturan turunan Perlindungan Pengemudi Ojol diarahkan untuk menerjemahkan amanat Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 ke dalam ketentuan yang dapat diterapkan di lapangan. Regulasi tersebut diharapkan memberikan kepastian bagi pengemudi, perusahaan aplikasi, dan konsumen mengenai hubungan kerja, mekanisme tarif, serta bentuk perlindungan selama layanan berlangsung. Dengan demikian, kebijakan tidak berhenti pada pengaturan administratif, tetapi juga menjawab kebutuhan nyata dalam ekosistem transportasi daring.
Salah satu tujuan utamanya adalah meningkatkan penghasilan pengemudi secara berkelanjutan. Pendapatan yang lebih layak perlu berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap berbagai risiko ketika pengemudi menjalankan tugas, termasuk risiko kecelakaan, keamanan, dan kondisi kerja yang tidak menentu. Pemerintah berupaya memastikan bahwa pengemudi memiliki posisi yang lebih terlindungi tanpa mengabaikan keberlangsungan operasional platform digital yang menjadi penghubung pengemudi dan pengguna.
Perumusan kebijakan juga mempertimbangkan prinsip keseimbangan tarif bagi tiga pihak utama, yakni pengemudi, konsumen, dan platform. Tarif perlu disusun secara transparan dan proporsional agar bagian yang diterima pengemudi dapat mendukung kesejahteraan mereka, biaya layanan platform tetap dapat ditanggung, dan konsumen tidak menghadapi beban harga yang berlebihan. Keseimbangan ini penting untuk menjaga kepercayaan serta keberlangsungan ekosistem ojol dalam jangka panjang.
Nezar menyampaikan bahwa pemerintah menginginkan harga yang adil bagi seluruh pihak. Menurutnya, pengemudi dan platform harus dapat tumbuh dengan baik, sementara konsumen tetap memperoleh tarif yang fair. Pendekatan tersebut menempatkan perlindungan pengemudi sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola layanan yang sehat, bukan sebagai kebijakan yang berdiri sendiri. Melalui aturan turunan yang terukur, pemerintah diharapkan mampu menciptakan kepastian, memperkuat perlindungan, dan menjaga akses masyarakat terhadap layanan transportasi daring.
Proses penyusunan aturan turunan mengenai perlindungan pengemudi ojek online (ojol) terus dilakukan melalui pembahasan bersama berbagai pemangku kepentingan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria menyampaikan bahwa pemerintah telah menggelar pertemuan dengan sejumlah pihak yang berkaitan langsung dengan ekosistem layanan berbasis aplikasi. Pertemuan tersebut melibatkan perwakilan pengemudi ojol, serta perusahaan platform yang menyediakan layanan pengiriman barang dan makanan.
Diskusi tidak hanya berfokus pada aspek perlindungan secara umum, tetapi juga diarahkan untuk memahami cara kerja industri secara lebih menyeluruh. Pemerintah mempelajari proses bisnis yang diterapkan oleh setiap platform, termasuk hubungan perusahaan, mitra pengemudi, konsumen, dan pelaku usaha yang menggunakan layanan pengiriman. Pemahaman tersebut dinilai penting agar aturan yang dirumuskan dapat mempertimbangkan kondisi operasional di lapangan dan tidak mengabaikan karakteristik masing-masing layanan.
Selain proses bisnis, pemerintah turut menelaah metode penghitungan tarif yang digunakan oleh platform. Kajian ini mencakup cara tarif ditentukan, faktor yang memengaruhi perubahan biaya perjalanan atau pengiriman, serta mekanisme pembagian pendapatan yang diterima pengemudi. Algoritma yang digunakan oleh masing-masing perusahaan juga menjadi bagian dari pembahasan. Pemerintah perlu memahami bagaimana sistem tersebut bekerja dalam menentukan tarif, mendistribusikan pesanan, dan menampilkan informasi layanan kepada pengemudi maupun pengguna.
Nezar menjelaskan bahwa pembahasan telah dilakukan bersama berbagai kelompok dan sejumlah kementerian yang memiliki kewenangan dalam pengaturan ekosistem transportasi pengemudi ojol. Koordinasi lintas kementerian diperlukan agar ketentuan yang disusun memiliki dasar kebijakan yang selaras dan dapat diterapkan secara konsisten. Setelah melewati rangkaian diskusi tersebut, peraturan menteri yang menjadi aturan turunan perlindungan pengemudi ojol disebut telah mendekati tahap final. Pemerintah menargetkan proses penyelesaiannya dapat mendukung penerbitan aturan sebelum akhir 2026.
Baca juga: Perubahan Jadwal KRL Jabodetabek hingga Akhir September 2026 | Penangkapan Pengemudi Melawan Arah Ternyata Bawa Obat Ilegal | Optimisme Perbankan di Indonesia Menjelang Akhir 2026
