Jakarta | Wakil Presiden Gibran Rakabuming memberikan tanggapan terhadap hasil survei evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan. Survei tersebut memuat penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah selama dua tahun masa pemerintahan, sekaligus menggambarkan sejumlah persoalan yang dirasakan publik.
Salah satu temuan yang paling menonjol dalam survei itu menyebutkan bahwa 75 persen masyarakat Indonesia merasakan stres akibat kebijakan pemerintah. Angka tersebut menjadi bagian penting dari gambaran evaluasi publik terhadap berbagai kebijakan yang telah dijalankan. Temuan mengenai tingkat stres masyarakat menunjukkan adanya dampak yang perlu diperhatikan dalam menilai pelaksanaan pemerintahan.
Menanggapi hasil survei tersebut, Gibran menyatakan bahwa rapor atau penilaian publik dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah. Tanggapan Wakil Presiden itu disampaikan melalui keterangan tertulis pada Selasa, 13 Oktober. Pernyataan tersebut menempatkan hasil survei sebagai salah satu masukan untuk melihat kembali kinerja pemerintahan dan memahami pengalaman masyarakat dalam merespons kebijakan yang berlaku.
Survei CELIOS bersama Kabinet Bayangan dengan demikian menjadi salah satu sumber penilaian terhadap perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran. Temuan mengenai masyarakat yang merasakan stres turut memperlihatkan pentingnya perhatian terhadap dampak kebijakan, selain pencapaian program dan indikator kinerja pemerintah. Dengan menjadikan hasil survei sebagai bahan evaluasi, pemerintah diharapkan dapat menelaah kritik serta masukan publik secara lebih menyeluruh dalam proses penilaian kinerja.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan menerima dan menghargai hasil survei, kajian, serta kritik yang disampaikan masyarakat maupun lembaga independen. Menurut dia, berbagai penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Pemerintah perlu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan, termasuk ketika masukan itu berisi catatan terhadap kinerja pemerintahan selama dua tahun terakhir.
Hasil survei dan kajian tidak dipandang semata-mata sebagai penilaian yang harus dibantah atau dipertentangkan. Masukan tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk melihat sejauh mana program pemerintah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan demikian, rapor survei menjadi salah satu rujukan dalam mengidentifikasi persoalan, mengukur efektivitas kebijakan, dan menentukan langkah perbaikan yang diperlukan.
Gibran juga menekankan bahwa kritik, termasuk kritik yang ditujukan kepadanya, perlu dijawab melalui kerja yang lebih baik. Respons pemerintah tidak cukup disampaikan dalam bentuk pernyataan, tetapi harus diwujudkan melalui evaluasi yang berkelanjutan, perbaikan kebijakan, serta pembenahan cara kerja. Sikap tersebut menunjukkan bahwa kritik publik ditempatkan sebagai dorongan untuk memperkuat pelaksanaan tugas, bukan sebagai hambatan dalam menjalankan pemerintahan.
Melalui proses itu, pemerintah diharapkan semakin hadir dan dapat dirasakan masyarakat. Evaluasi terhadap kinerja perlu diterjemahkan ke dalam tindakan yang mampu menjawab persoalan di lapangan, termasuk kebutuhan yang dihadapi warga secara langsung. Karena itu, setiap survei, kajian, dan kritik menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki pelayanan, meningkatkan ketepatan kebijakan, serta memastikan kerja pemerintahan berjalan lebih responsif terhadap kondisi masyarakat.
Survei bertajuk “Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” diselenggarakan oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan. Rancangan survei tersebut mencakup dua kelompok responden, yaitu masyarakat umum dan kelompok ahli. Pemisahan kelompok ini digunakan untuk menghimpun pandangan dari publik secara luas sekaligus masukan dari responden yang dipilih berdasarkan jejaring keahlian.
Kelompok masyarakat umum terdiri atas 1.142 responden yang tersebar di berbagai provinsi. Pengumpulan responden dilakukan dengan metode non-probability sampling melalui Meta Ads. Dalam rancangan ini, partisipasi responden diperoleh dari jangkauan iklan pada platform tersebut, sehingga pemilihan peserta tidak menggunakan peluang yang sama sebagaimana pada probability sampling. Data yang terkumpul kemudian melalui proses pembobotan.
Pembobotan diterapkan terhadap data responden masyarakat umum untuk menyesuaikan komposisi hasil survei dengan kerangka yang digunakan dalam pengolahan data. Proses ini menjadi bagian dari metodologi survei, bersama dengan penyebaran responden di berbagai provinsi dan penggunaan Meta Ads sebagai saluran rekrutmen. Rincian tersebut dicantumkan sebagai keterangan mengenai cara responden masyarakat dihimpun dan data diproses.
Selain masyarakat umum, survei melibatkan 129 responden dari kelompok ahli. Pemilihan kelompok ini menggunakan metode snowball sampling, yaitu proses penjangkauan responden melalui jejaring atau rekomendasi dari responden yang telah terlibat. Dengan demikian, rancangan “Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” memuat data dari 1.142 responden masyarakat umum dengan non-probability sampling dan pembobotan, serta 129 responden ahli melalui snowball sampling.
Rapor survei dua tahun pemerintahan juga memuat sejumlah penilaian responden terhadap program dan kebijakan yang menjadi perhatian publik. Salah satu temuan berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis. Sebanyak 76% responden menyatakan setuju apabila program tersebut dihentikan. Angka ini menggambarkan pilihan responden dalam survei terhadap keberlanjutan program, tanpa dengan sendirinya menjelaskan alasan yang melatarbelakangi pendapat tersebut.
Temuan lain menunjukkan persepsi mengenai dampak kebijakan pemerintah terhadap kondisi psikologis masyarakat. Sebanyak 75% responden menyatakan merasakan stres akibat kebijakan pemerintah. Pernyataan tersebut merupakan hasil pengukuran persepsi dalam survei, sehingga mencerminkan pengalaman atau penilaian yang disampaikan oleh kelompok responden pada saat pengumpulan data dilakukan.
Survei itu juga menyoroti penilaian terhadap agenda kunjungan luar negeri Presiden. Sebanyak 66% responden menilai kunjungan tersebut tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Penilaian ini ditempatkan sebagai tanggapan responden terhadap manfaat yang mereka rasakan atau pahami, bukan sebagai pengukuran terpisah mengenai seluruh hasil diplomasi maupun kerja sama yang dilakukan dalam setiap kunjungan.
Persoalan kebakaran hutan dan lahan menjadi temuan dengan proporsi penilaian yang lebih besar. Sebanyak 96% responden menilai pemerintah tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut. Angka itu tetap perlu dibaca dalam kerangka survei, yakni sebagai proporsi responden yang menyampaikan penilaian tertentu mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dengan demikian, seluruh persentase dalam rapor—76% terkait penghentian Makan Bergizi Gratis, 75% terkait stres, 66% terkait kunjungan luar negeri Presiden, dan 96% terkait kebakaran hutan serta lahan—merupakan hasil survei yang disampaikan sebagai bahan evaluasi dan tidak berdiri di luar konteks pengukuran tersebut.
Baca juga: Evaluasi Kritis Terhadap Program Makan Bergizi Gratis | Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia
