Kota Serei Saophoan, Provinsi Banteay Meanchey, Kamboja, menjadi lokasi penahanan 550 warga negara Indonesia bermasalah (WNIB) setelah otoritas setempat membongkar operasi penipuan dan judi daring. Ratusan WNI tersebut kini ditempatkan di detensi sementara Kong Va untuk menjalani proses penanganan sesuai ketentuan yang berlaku di Kamboja. Penahanan itu berlangsung setelah aparat setempat melakukan operasi terhadap kegiatan yang diduga melibatkan para WNI tersebut.
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh mengunjungi para WNI di fasilitas detensi tersebut pada Selasa. Kunjungan dilakukan untuk memeriksa kondisi mereka secara langsung, termasuk memastikan kebutuhan dasar dan keadaan kesehatan selama berada dalam penahanan. Perwakilan Indonesia juga berupaya memperoleh informasi mengenai situasi para WNI serta perkembangan penanganan yang dilakukan oleh otoritas Kamboja.
Selain pemantauan kondisi, KBRI memberikan layanan dan akses kekonsuleran kepada 550 WNI yang ditahan. Langkah ini mencakup penyampaian pendampingan terkait hak-hak kekonsuleran, komunikasi dengan pihak terkait, serta dukungan administratif yang dapat diberikan perwakilan diplomatik. Kehadiran KBRI menjadi bagian dari upaya perlindungan warga negara Indonesia setelah ratusan orang ditahan dalam operasi terhadap jaringan penipuan dan perjudian daring di wilayah Banteay Meanchey.
Sebanyak 550 WNI tersebut masuk ke ruang detensi setelah terjaring operasi kepolisian setempat yang digelar pada 4 Oktober. Operasi itu ditujukan untuk memberantas jaringan penipuan dan judi daring yang beroperasi di wilayah Kamboja. Penempatan mereka di ruang detensi dilakukan setelah aparat melakukan pemeriksaan awal terhadap orang-orang yang diamankan dalam penggerebekan tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari proses penanganan hukum dan pendataan oleh pihak berwenang setempat, sebelum informasi mengenai status masing-masing individu ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.
Penggerebekan berlangsung di Gedung One Avenue, Desa Samaki Meanchey, Komune O'Chrov, Kota Poipet, Provinsi Banteay Meanchey, Kamboja. Lokasi tersebut menjadi sasaran operasi karena diduga berkaitan dengan aktivitas penipuan dan judi daring. Dalam operasi itu, aparat menemukan dan mengamankan ratusan warga negara Indonesia yang kemudian dibawa untuk menjalani pemeriksaan serta ditempatkan di ruang detensi. Proses tersebut juga menjadi perhatian karena menyangkut jumlah WNI yang sangat besar dalam satu penindakan kepolisian di Kamboja.
Jumlah 550 orang tercatat sebagai penangkapan WNI terbanyak dalam satu operasi di Kamboja. Catatan ini melampaui rekor sebelumnya, yaitu 330 WNI yang ditangkap dalam operasi di Sihanoukville pada Agustus 2024. Perbandingan tersebut menunjukkan skala penggerebekan di Poipet jauh lebih besar dibandingkan penindakan terdahulu. Meski demikian, angka penangkapan tidak secara otomatis menjelaskan peran setiap orang dalam dugaan kejahatan. Karena itu, pemeriksaan individual tetap diperlukan untuk menentukan status, keterlibatan, serta langkah hukum berikutnya terhadap seluruh WNI yang ditahan.
Hasil kunjungan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh menunjukkan bahwa kondisi umum para warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan di Kamboja berada dalam keadaan baik. Dalam kunjungan tersebut, perwakilan KBRI melakukan pemantauan terhadap situasi para WNI sekaligus memperoleh informasi mengenai kebutuhan mereka selama proses penanganan berlangsung. KBRI memastikan bahwa perhatian terhadap kondisi kesehatan, keamanan, dan hak-hak dasar para WNI tetap menjadi bagian penting dalam pendampingan.
KBRI juga mengarahkan para WNI untuk menjaga ketertiban serta mematuhi setiap instruksi yang disampaikan oleh petugas keamanan dan otoritas setempat. Sikap kooperatif diperlukan agar situasi tetap kondusif dan seluruh tahapan pemeriksaan dapat berjalan lancar. Para WNI diharapkan tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat proses pendataan, pemeriksaan, maupun komunikasi pihak berwenang dan perwakilan Indonesia.
Bagi WNI yang masih memegang paspor pribadi, KBRI meminta agar dokumen tersebut diserahkan kepada pihak berwenang sesuai prosedur yang berlaku. Penyerahan paspor diperlukan untuk membantu kelancaran pendataan, verifikasi identitas, serta pengelolaan administrasi dokumen selama kasus ini ditangani. Langkah tersebut juga diharapkan dapat memudahkan koordinasi dalam memastikan status setiap WNI secara akurat.
Dalam menjalankan tugasnya, KBRI memberikan layanan dan pendampingan kekonsuleran sesuai ketentuan serta kewenangan yang berlaku. Bentuk pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing WNI dan perkembangan proses yang dilakukan oleh otoritas Kamboja. KBRI terus berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk memantau penanganan kasus, memperoleh informasi terbaru, dan memastikan komunikasi terkait para WNI berlangsung secara terarah. Koordinasi tersebut dilakukan dengan tetap menghormati hukum Kamboja serta prosedur penegakan hukum yang sedang berjalan.
Perwakilan KBRI Phnom Penh menggelar pertemuan terpisah dengan otoritas Provinsi Banteay Meanchey untuk membahas penanganan ratusan warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan setelah operasi terhadap kegiatan penipuan dan judi daring. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi pemerintah Indonesia dan Kamboja dalam memastikan para WNI memperoleh penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam pertemuan itu, Wakil Gubernur Provinsi Banteay Meanchey, Hill Raya, menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat pemindahan para WNI dari wilayah tersebut ke Phnom Penh. Langkah serupa juga ditegaskan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Banteay Meanchey, Brigadir Jenderal Ly Hour. Pemindahan ke ibu kota Kamboja diperlukan untuk mendukung tahapan administratif dan proses deportasi ke Indonesia.
Koordinasi mengenai pemindahan tersebut mencakup komunikasi otoritas setempat, kepolisian, serta perwakilan diplomatik Indonesia. Setelah berada di Phnom Penh, proses selanjutnya akan dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku, termasuk pemeriksaan dan penyelesaian dokumen sebelum para WNI dipulangkan. KBRI Phnom Penh menyatakan siap memberikan dukungan sesuai kewenangan selama seluruh tahapan berlangsung.
Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Phnom Penh, Krishnajie Partadireja, menghargai kerja sama yang ditunjukkan oleh otoritas Provinsi Banteay Meanchey. Ia berharap pemindahan dan deportasi para WNI dapat segera dilaksanakan secara tertib, cepat, dan sesuai prosedur, dengan dukungan KBRI. Partadireja juga mengimbau WNI yang berada di Kamboja agar tidak terlibat dalam kegiatan ilegal, termasuk sindikat penipuan dan judi daring. Masyarakat diminta tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan yang tidak jelas, terutama apabila berpotensi melanggar hukum atau menimbulkan persoalan keimigrasian.
