Kota Yogyakarta | Aktivitas pelayanan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tetap berjalan setelah operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berlangsung di lingkungan lembaga tersebut. Sejumlah pegawai masih menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing, terutama dalam mendukung penanganan bencana dan penyampaian informasi kepada masyarakat.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan OTT tersebut memang sedikit berdampak terhadap aktivitas internal kantor. Meski demikian, kondisi itu tidak menghentikan pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab BNPB. Menurut dia, pekerjaan yang berkaitan dengan kebencanaan tetap harus dilaksanakan karena masyarakat membutuhkan informasi serta dukungan secara cepat ketika bencana terjadi.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa proses penanganan bencana tidak berhenti akibat persoalan hukum yang sedang ditangani aparat penegak hukum. BNPB tetap berkewajiban menjalankan koordinasi, memantau perkembangan kejadian bencana, serta menyampaikan informasi resmi kepada publik dan pemerintah daerah.
KPK sebelumnya melakukan OTT di lingkungan BNPB. Dalam perkembangan pemeriksaan, sebanyak 14 orang diperiksa untuk dimintai keterangan terkait perkara tersebut. Proses hukum itu berjalan secara terpisah dari pelaksanaan layanan kebencanaan yang tetap diberikan oleh BNPB.
Keberlangsungan layanan menjadi perhatian penting karena BNPB memiliki peran strategis dalam koordinasi penanggulangan bencana di Indonesia. Masyarakat tetap dapat mengandalkan kanal informasi dan pelayanan resmi lembaga tersebut, sementara pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dipanggil KPK berlangsung sesuai prosedur yang berlaku.
Berton memastikan petugas BNPB yang berada di lapangan tetap menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat di sejumlah wilayah terdampak bencana. Kepastian tersebut menegaskan bahwa kegiatan operasional di lapangan tidak berhenti dan tidak mengalami pengenduran meskipun terjadi operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang berdampak pada lingkungan internal lembaga. Petugas tetap diminta menjaga fokus pada kebutuhan masyarakat yang memerlukan dukungan dalam situasi bencana.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menjadi salah satu fokus pelayanan yang tetap berjalan. Petugas BNPB di wilayah tersebut terus menjalankan tanggung jawabnya sesuai kebutuhan penanganan yang berlangsung. Arahan agar kinerja tidak mengendur menunjukkan bahwa kondisi internal akibat OTT tidak mengubah keberadaan petugas maupun keberlanjutan pelayanan kebencanaan di lapangan.
Fokus serupa juga berlaku untuk pelayanan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera. Petugas tetap diarahkan untuk bekerja secara konsisten dalam melayani masyarakat di wilayah yang terdampak. Dengan demikian, perhatian terhadap tugas utama tidak bergeser akibat perkembangan internal di BNPB. Pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi tanggung jawab yang harus dijalankan oleh petugas di lapangan.
Pernyataan Berton memberikan kepastian bahwa aktivitas pelayanan kebencanaan berlangsung sebagaimana mestinya. Para petugas tidak diminta menunggu perkembangan internal, melainkan tetap menjalankan pekerjaan di wilayah penugasan masing-masing. Keberlangsungan kinerja tersebut penting agar masyarakat di Kalimantan dan Sumatera tetap memperoleh pelayanan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. OTT KPK tidak dijadikan alasan untuk mengurangi kinerja atau menghentikan pelaksanaan tugas. Pesan utama yang disampaikan ialah agar petugas tetap fokus, menjaga pelayanan, dan memastikan pekerjaan penanganan bencana terus berlangsung sesuai tanggung jawab BNPB.
BNPB belum memberikan keterangan mengenai rincian perkara korupsi yang berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Lembaga tersebut masih menunggu informasi resmi dari aparat penegak hukum mengenai perkara yang sedang ditangani. Karena proses penegakan hukum berada dalam kewenangan lembaga terkait, BNPB memilih untuk tidak menyampaikan dugaan, kronologi, maupun detail lain yang belum dikonfirmasi secara resmi kepada publik.
Juru Bicara BNPB, Berton, menyatakan bahwa pihaknya menghormati kewenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan proses penyelidikan dan penyidikan. BNPB juga mengharapkan KPK dapat memberikan pernyataan resmi agar informasi mengenai OTT tersebut dapat dipahami secara utuh dan tidak menimbulkan spekulasi. Menurutnya, keterangan dari lembaga yang menangani perkara diperlukan sebagai dasar untuk menyampaikan informasi yang akurat, khususnya terkait status hukum dan perkembangan pemeriksaan.
Berton juga mengatakan BNPB belum menerima nama-nama pihak yang diamankan dalam operasi tersebut. Oleh karena itu, BNPB belum dapat menjelaskan secara rinci identitas 14 orang yang disebut telah ditangkap atau diamankan untuk pemeriksaan. Ketiadaan informasi tersebut membuat lembaga belum bisa mengaitkan nama, jabatan, atau posisi tertentu dengan perkara yang sedang ditangani. BNPB akan menunggu penjelasan resmi dari KPK sebelum memberikan keterangan lebih lanjut, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah serta proses hukum yang berjalan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap 14 orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Salah satu pihak yang turut diperiksa ialah Sekretaris Utama BNPB Rustian. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami rangkaian peristiwa, hubungan antar pihak, serta dugaan tindak pidana yang menjadi dasar pelaksanaan operasi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, selain Rustian, terdapat 13 orang lain yang diamankan. Mereka terdiri atas pejabat pembuat komitmen (PPK) pada BNPB dan pihak swasta. Seluruh pihak tersebut menjalani pemeriksaan secara intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Lembaga antirasuah masih mengumpulkan keterangan dan alat bukti sebelum menyampaikan rincian lebih lanjut mengenai identitas maupun peran masing-masing orang yang diperiksa.
KPK menjadwalkan ekspose di tingkat pimpinan pada Selasa malam. Forum tersebut akan digunakan untuk menilai hasil pemeriksaan awal sekaligus menentukan status hukum 14 orang yang diamankan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, KPK memiliki waktu untuk menentukan apakah perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan dan siapa saja yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Karena itu, informasi mengenai status hukum para pihak masih menunggu keputusan resmi pimpinan KPK.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan bahwa operasi tersebut merupakan OTT ke-22 yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Keterangan itu menegaskan bahwa proses hukum masih berjalan dan masyarakat diminta menunggu pengumuman resmi dari lembaga tersebut. Sementara pemeriksaan berlangsung, layanan BNPB tetap berjalan sesuai tugas dan kewenangannya, sehingga penanganan kebencanaan serta pelayanan publik tidak semestinya terganggu oleh proses penegakan hukum yang sedang dilakukan.
Baca juga: Penambahan SPBU Modular untuk Meningkatkan Layanan BBM di Makassar | Mendorong Peningkatan Layanan Publik di Batam
