Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kinerja PT Timah Tbk mengalami perubahan yang sangat signifikan. Menurut pernyataannya, perusahaan yang merupakan badan usaha milik negara tersebut mencatat kenaikan keuntungan hingga 900 persen dalam satu tahun. Pernyataan itu menjadi salah satu sorotan dalam pidato Presiden ketika ia menjelaskan perkembangan sejumlah entitas dan hasil pengelolaan keuangan negara.
Prabowo menyampaikan hal tersebut pada Selasa, 6 Oktober 2026, dalam acara penyerahan hasil penagihan denda administratif bidang kehutanan. Acara itu berlangsung di Kejaksaan Agung, Jakarta, dengan nilai denda administratif yang diserahkan mencapai Rp13.241.335.681.910,13. Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengaitkan penyebutan kinerja PT Timah dengan perubahan kondisi perusahaan yang terlihat dalam laporan keuangannya.
Ia menegaskan bahwa PT Timah sebelumnya kerap mengalami kerugian berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Namun, dalam pernyataan yang sama, Prabowo menyebut adanya lonjakan keuntungan hingga 900 persen dalam kurun satu tahun. Keterangan tersebut disampaikan sebagai gambaran mengenai perubahan kinerja badan usaha milik negara, tanpa merinci nilai laba yang dimaksud maupun periode pembandingnya. Presiden juga tidak menjelaskan lebih lanjut dalam pernyataan itu mengenai faktor yang melatarbelakangi perubahan tersebut. Karena itu, informasi yang disampaikan berfokus pada perbandingan umum kondisi perusahaan sebelumnya dan peningkatan keuntungan yang disebutkan dalam pidato.
Dalam acara tersebut, Prabowo menjelaskan konteks penertiban kawasan hutan dan aktivitas pertambangan yang selama ini berlangsung tanpa kepatuhan terhadap aturan. Ia menyebut pemerintah telah menguasai kembali tambang-tambang ilegal dengan luas keseluruhan sekitar 14 ribu hektare. Dari area itu, terdapat ratusan tambang yang menjadi bagian dari penguasaan kembali oleh negara. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penataan kawasan tidak hanya menyangkut pemulihan penguasaan lahan, tetapi juga upaya mengembalikan pengelolaan sumber daya alam ke jalur yang sesuai dengan ketentuan.
Prabowo juga menyampaikan bahwa penyelundupan timah di Pulau Bangka telah dimitigasi dan dikurangi. Namun, ia mengakui masih ada sebagian yang lolos. Keterangan ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap rantai perdagangan timah terus dilakukan, meskipun tantangan di lapangan belum sepenuhnya berakhir. Pengurangan penyelundupan dipandang sebagai bagian dari langkah untuk memperbaiki tata kelola komoditas timah, sekaligus mengurangi potensi kehilangan penerimaan negara dari kegiatan yang tidak tercatat.
Dalam penjelasannya, Prabowo menegaskan bahwa penertiban terhadap PT Timah dilakukan secara keras. Penegasan itu disampaikan dalam konteks tindakan pemerintah terhadap aktivitas ilegal dan upaya mengembalikan pengelolaan pertambangan kepada mekanisme yang lebih tertib. Pemerintah tetap menghadapi kemungkinan adanya pelanggaran yang belum terdeteksi atau masih lolos dari pengawasan, termasuk dalam penyelundupan timah. Karena itu, penertiban kawasan hutan, penguasaan kembali tambang ilegal, dan mitigasi penyelundupan menjadi rangkaian kebijakan yang saling berkaitan. Pernyataan tersebut sekaligus memberi gambaran mengenai pendekatan tegas pemerintah dalam membenahi sektor timah, tanpa mengabaikan fakta bahwa pengawasan dan penindakan masih perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Prabowo Subianto mengaku terkejut ketika pertama kali menjalankan tugas sebagai presiden dan memperoleh gambaran mengenai jumlah badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia. Berdasarkan keterangan yang disampaikannya, terdapat 1.074 perusahaan yang masuk dalam kelompok BUMN. Angka tersebut jauh lebih besar daripada pemahaman Prabowo sebelumnya, yang memperkirakan jumlah BUMN hanya sekitar 300 perusahaan.
Perbedaan angka itu menjadi salah satu hal yang menarik perhatian Prabowo dalam melihat tata kelola perusahaan negara. Ia menyebut sebagian besar dari 1.074 BUMN tersebut mengalami kerugian. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai gambaran yang ia temukan ketika mulai memahami struktur dan kondisi badan usaha negara, bukan sebagai penilaian terperinci terhadap setiap perusahaan secara terpisah.
Pengakuan itu kemudian menjadi latar belakang pandangan Prabowo mengenai pentingnya pembenahan pengelolaan BUMN. Dengan jumlah entitas yang sangat besar dan kondisi keuangan yang disebut tidak seragam, pemerintah perlu memiliki pemetaan yang jelas mengenai fungsi, kinerja, serta kontribusi masing-masing perusahaan. Langkah tersebut dapat membantu menentukan perusahaan mana yang perlu diperkuat, disederhanakan, digabungkan, atau ditata ulang sesuai kebutuhan negara.
Prabowo juga menempatkan pengelolaan BUMN sebagai bagian dari upaya memperbaiki efisiensi dan meningkatkan manfaat aset negara. Banyaknya perusahaan menuntut koordinasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan yang terukur agar keberadaan BUMN tidak sekadar menambah jumlah entitas dalam portofolio pemerintah. Keterangan mengenai angka 1.074 perusahaan dan kondisi sebagian besar yang disebut merugi menjadi dasar bagi dorongan untuk melakukan evaluasi, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik dan peran setiap badan usaha.
Prabowo juga menyampaikan gagasan untuk mengonsolidasikan perusahaan milik negara dalam satu manajemen melalui Danantara. Lembaga tersebut disebut sebagai dana kedaulatan bangsa Indonesia, yang diharapkan dapat memperkuat pengelolaan aset dan perusahaan negara secara lebih terarah. Konsolidasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan BUMN dikelola dengan mempertimbangkan kinerja, efisiensi, dan manfaatnya bagi kepentingan nasional.
Dalam pernyataannya, Prabowo menginginkan agar BUMN yang terus mengalami kerugian ditutup. Langkah itu disebut diperlukan supaya perusahaan-perusahaan tersebut tidak terus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan tersebut menunjukkan adanya penekanan pada tanggung jawab pengelolaan keuangan negara, terutama terhadap badan usaha yang tidak mampu memperbaiki kinerja atau memberikan kontribusi yang memadai.
Gagasan mengenai penutupan BUMN yang merugi disampaikan bersamaan dengan penjelasan mengenai perbaikan kinerja PT Timah. Prabowo menyebut laba PT Timah melonjak 900 persen dalam setahun. Kenaikan keuntungan tersebut merupakan fakta mengenai perkembangan kinerja perusahaan pada periode yang disebutkan, sedangkan rencana konsolidasi dan penutupan BUMN merupakan gagasan kebijakan yang cakupannya lebih luas.
Dengan demikian, peningkatan laba PT Timah tidak secara otomatis berarti seluruh BUMN telah berada dalam kondisi serupa. Pernyataan itu lebih tepat dipahami sebagai contoh bahwa perbaikan pengelolaan dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik. Sementara itu, melalui Danantara, pemerintah ingin menata perusahaan negara secara terpusat dan mengambil langkah terhadap BUMN yang dinilai terus merugi agar tidak menjadi beban bagi APBN. Prabowo tidak menyampaikan jadwal, mekanisme penutupan, maupun daftar perusahaan yang akan dikenai kebijakan tersebut.
