Jakarta | Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan rencana pemerintah untuk membagikan ponsel gratis kepada masyarakat. Perangkat tersebut dirancang bukan sekadar sebagai alat komunikasi, melainkan bagian dari program rekening gratis yang diharapkan memperluas akses warga terhadap bantuan pemerintah. Rencana itu disampaikan Hashim dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta Selatan pada 14 Oktober.
Menurut penjelasan Hashim, setiap warga negara nantinya akan memperoleh sebuah ponsel yang dilengkapi rekening digital. Rekening tersebut berfungsi sebagai tempat tersedianya dana yang dikirimkan kepada masing-masing pemilik rekening. Dengan skema ini, penyaluran bantuan dapat diarahkan langsung kepada penerima tanpa sepenuhnya bergantung pada mekanisme tunai atau perantara di lapangan.
Selain perangkat dan rekening digital, pemerintah berencana memberikan saldo awal sebesar Rp50 ribu kepada setiap pemilik rekening. Dana awal itu menjadi bagian dari rancangan program yang menggabungkan akses teknologi dengan layanan keuangan dasar. Kehadiran rekening digital diharapkan membantu masyarakat menerima dana secara lebih praktis, sekaligus membuka peluang penggunaan layanan pembayaran elektronik bagi kelompok yang selama ini belum terjangkau secara optimal.
Pernyataan tersebut menggambarkan rencana pemerintah untuk membangun saluran distribusi bantuan yang berbasis teknologi. Ponsel menjadi sarana akses, sedangkan rekening digital berperan sebagai wadah penerimaan dana. Pelaksanaan program nantinya memerlukan pendataan warga, penyiapan infrastruktur jaringan, serta mekanisme perlindungan data pribadi dan pengawasan penyaluran. Detail mengenai jadwal pembagian, kriteria penerima, dan tata cara penggunaan rekening belum diuraikan lebih lanjut dalam penyampaian Hashim pada forum tersebut.
Pemerintah telah menunjuk dua bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), untuk menyediakan rekening gratis bagi masyarakat yang belum memiliki rekening atau belum terjangkau layanan perbankan. Penunjukan ini menjadi bagian dari rencana pembukaan rekening yang ditujukan kepada kelompok penduduk tersebut. Dengan demikian, BRI dan BSI disiapkan untuk membuka akses rekening bagi warga yang selama ini belum masuk dalam jangkauan sektor perbankan.
Sasaran pembukaan rekening tersebut mencakup sekitar 30% penduduk Indonesia. Kelompok ini terdiri atas masyarakat yang belum mempunyai rekening maupun penduduk yang belum memperoleh layanan perbankan. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat bagian masyarakat yang belum terhubung dengan layanan rekening, sehingga pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyediakan rekening gratis bagi mereka.
Hashim menyebut angka sekitar 30% itu dengan merujuk pada data Bank Dunia. Berdasarkan keterangan tersebut, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran masih berada di luar sektor perbankan. Pernyataan itu menggambarkan posisi penduduk yang belum memiliki rekening atau belum terjangkau layanan bank dalam struktur layanan keuangan di Indonesia.
Melalui penunjukan BRI dan BSI, pembukaan rekening gratis diarahkan kepada penduduk yang masih berada di luar sektor perbankan tersebut. Kedua bank itu akan menjadi pihak yang menyediakan rekening bagi kelompok sasaran, dengan cakupan sekitar 30% penduduk Indonesia sebagaimana disebutkan dalam rujukan data Bank Dunia oleh Hashim. Fokus program ini adalah menjangkau masyarakat yang belum memiliki rekening dan belum mendapatkan layanan perbankan.
Rekening digital gratis dirancang sebagai sarana untuk menyalurkan bantuan pemerintah secara langsung kepada penerima yang berhak. Melalui rekening tersebut, dana bantuan dapat dikirim tanpa harus dibagikan dalam bentuk uang tunai fisik melalui perantara atau lokasi penyaluran tertentu. Skema ini diharapkan membuat proses penerimaan bantuan lebih praktis, sekaligus memberikan akses yang lebih luas bagi keluarga kurang mampu.
Dalam mekanisme yang disampaikan Hashim, bantuan sosial dan bantuan tunai bagi keluarga kurang mampu tidak lagi disalurkan dalam bentuk uang tunai fisik. Dana tersebut akan dikirim oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan ke ponsel masing-masing penerima. Dengan demikian, ponsel menjadi sarana penting untuk menghubungkan penerima dengan rekening digital dan memastikan bantuan dapat diterima secara langsung.
Perubahan mekanisme ini menempatkan rekening digital sebagai penghubung kebijakan bantuan dan penerima manfaat. Pemerintah dapat menyalurkan dana ke tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan penerima memiliki sarana untuk menerima bantuan tanpa perlu menunggu pembagian uang secara langsung. Sistem tersebut juga dapat membantu memperjelas alur penyaluran, karena dana bergerak dari pemerintah pusat menuju rekening yang terhubung dengan ponsel penerima.
Hashim juga menyampaikan peran Pak Yuda sebagai wakil menteri keuangan dalam proses pengiriman dana tersebut. Keterangan ini menegaskan keterlibatan Kementerian Keuangan dalam mekanisme penyaluran bantuan melalui rekening digital. Pelaksanaannya tetap perlu didukung pendataan penerima yang akurat serta akses ponsel yang memadai, agar bantuan sosial dan bantuan tunai benar-benar dapat diterima oleh keluarga yang menjadi sasaran kebijakan.
Pemerintah berencana membuka rekening digital secara gratis bagi masyarakat yang telah berusia 17 tahun. Kebijakan ini diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus mendukung penyaluran bantuan pemerintah secara lebih teratur. Dengan sasaran berdasarkan batas usia tersebut, rekening diharapkan dapat menjangkau warga yang mulai memiliki kebutuhan transaksi dan administrasi keuangan secara mandiri.
Setiap rekening yang dibuka dalam rencana tersebut akan memperoleh saldo awal sebesar Rp50 ribu. Pemberian saldo awal ini menjadi bagian dari dukungan pemerintah agar rekening tidak langsung dibuka tanpa dana, sekaligus memberikan manfaat awal bagi penerima. Meski demikian, informasi yang tersedia belum menjelaskan rincian mengenai penggunaan saldo, persyaratan tambahan, maupun ketentuan lain yang mungkin berlaku dalam pelaksanaannya.
Anggaran yang disebut untuk mendukung program ini mencapai Rp3,8 triliun. Besaran tersebut menunjukkan adanya kebutuhan pembiayaan yang cukup besar, terutama karena program ditujukan kepada masyarakat dalam jumlah luas. Pengalokasian anggaran akan menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan pembukaan rekening dan pemberian saldo awal dapat dilaksanakan sesuai sasaran yang telah direncanakan.
Pelaksanaan program ditargetkan mulai pada awal tahun depan. Namun, rincian teknis mengenai tahapan pelaksanaan, pihak yang bertanggung jawab, dan proses pendaftaran belum dijelaskan dalam informasi yang tersedia. Karena itu, masyarakat masih perlu menunggu penjelasan resmi lebih lanjut mengenai waktu dan ketentuan pelaksanaan rekening gratis tersebut.
Pemerintah juga menyiapkan rencana lanjutan untuk mengaktifkan masyarakat yang telah menerima rekening. Langkah ini diperlukan agar rekening tidak hanya menjadi tempat menyimpan dana yang mengendap, tetapi dapat berfungsi secara lebih optimal bagi penerimanya. Rencana aktivasi tersebut masih berada pada tahap perencanaan dan belum disertai penjelasan mengenai bentuk kegiatan, jadwal rinci, atau mekanisme penggunaan rekening.
Baca juga: Langkah Strategis Pemerintah Menstabilkan Harga Cabai | Bantuan Sosial Pemkab Tangerang untuk Anak Yatim dan Perempuan Kepala Keluarga | Pameran Energi dan Infrastruktur Digital di Jakarta: Meningkatkan Kapasitas dan Efisiensi
