**Probolinggo, Jatim – Senin (11/11/24)** – Jagat media sosial dihebohkan dengan viralnya video yang menunjukkan seorang oknum perangkat desa dari Desa Wonorejo, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, diduga mengarahkan warga untuk memilih salah satu calon Bupati Probolinggo pada Pilkada 2024. Video yang diunggah di akun TikTok @kdssueb237 ini memperlihatkan sikap provokatif perangkat desa yang jelas-jelas melanggar netralitas yang seharusnya dijaga oleh setiap aparatur desa.
Menanggapi viralnya video tersebut, Ketua LSM Paskal Probolinggo, Sulaiman, angkat bicara. Dalam keterangannya, Sulaiman sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh oknum perangkat desa tersebut. Ia menegaskan bahwa seorang perangkat desa harus menjaga netralitas dan tidak boleh berpihak pada calon manapun dalam kontestasi pilkada.
“Sikap ini sangat disayangkan. Perangkat desa harus bersikap netral dan tidak boleh condong ke salah satu calon,” tegas Sulaiman. Menurutnya, sikap partisan seperti ini justru akan merusak integritas pilkada serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin desa yang seharusnya menjadi fasilitator demokrasi yang adil.
Video tersebut menunjukkan perangkat desa yang dengan santainya memberi instruksi kepada warga agar memilih calon yang memberikan uang. “Ayok, tidak usah rame-rame, tidak usah berteriak. Diam-diam saja, yang dikasih uang harus coblos,” ucap oknum tersebut dengan nada yang santai namun penuh makna tersirat.
Lebih jauh lagi, dalam video tersebut, perangkat desa tersebut bahkan menyarankan kepada warga agar mereka memilih pasangan calon nomor 1, Zulmi-Rasit, dan mengatakan bahwa jika tidak ada uang, lebih baik warga melanjutkan pekerjaan mereka daripada memilih. “Kalau kerja mengumpulkan cabai sekarang dibayar Rp50 ribu, mulai jam 8 pagi sampai jam 11. Kalau nggak ada uang mendingan kerja mengumpulkan cabai,” lanjutnya, seolah meremehkan hak pilih warga.
Tindakan ini langsung mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan, baik dari masyarakat maupun pemerhati politik. Banyak yang merasa kecewa dengan sikap oknum perangkat desa tersebut, menganggapnya sebagai bentuk manipulasi suara rakyat yang merusak prinsip demokrasi. Sebagian masyarakat bahkan menilai kejadian ini sebagai potret nyata dari praktik politik uang yang sering terjadi dalam pemilihan kepala daerah.
Menanggapi hal ini, Sulaiman menyatakan agar pemerintah daerah segera turun tangan dan memberi sanksi tegas terhadap oknum perangkat desa yang terlibat dalam politik praktis tersebut. “Pilkada seharusnya menjadi ajang pemilihan pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat, bukan kontestasi yang dimanipulasi untuk keuntungan pihak tertentu,” ujarnya.
Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya menjaga independensi dalam proses demokrasi, terutama di tingkat desa yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga netralitas. Peran perangkat desa sebagai fasilitator dan penengah dalam masyarakat harus senantiasa dijaga agar pilkada dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran.
Dengan semakin banyaknya kasus semacam ini, masyarakat berharap agar pengawasan terhadap pemilu dan pilkada semakin diperketat. Kejadian ini mengingatkan kita bahwa dalam demokrasi, setiap suara rakyat harus dihargai tanpa adanya intervensi atau pengaruh yang merugikan.
(Tim/Red/**)