Makassar | Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 14 Oktober 2026. Pemanggilan tersebut menjadi inti informasi dalam perkembangan terbaru yang berlangsung pada hari itu. Bahlil hadir untuk memenuhi panggilan Presiden, tetapi belum mengungkapkan agenda pertemuan maupun pokok pembahasan yang akan disampaikan kepada Kepala Negara.
Setibanya di Istana Merdeka, Bahlil belum memberikan penjelasan mengenai hal yang hendak dilaporkannya kepada Prabowo. Ia juga belum menyampaikan rincian mengenai materi yang akan dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Dengan demikian, informasi tentang tujuan pemanggilan dan isi laporan yang dibawa Bahlil masih belum disampaikan kepada publik.
Bahlil menegaskan bahwa keterangan mengenai pokok pembahasan baru akan diberikan setelah rapat bersama Presiden selesai. Penjelasan itu menjadi rujukan utama untuk mengetahui hasil pertemuan secara resmi. Sebelum rapat berakhir, belum ada informasi yang dapat memastikan agenda maupun keputusan yang dibahas Prabowo dan Bahlil di Istana Merdeka.
Pertemuan tersebut berlangsung ketika Bahlil menjalankan tugasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi serta Menteri ESDM. Namun, Bahlil belum mengaitkan pemanggilan itu dengan persoalan atau isu tertentu. Ia hanya menyampaikan bahwa keterangan lebih lanjut akan diberikan setelah rapat selesai, sehingga publik masih perlu menunggu penjelasan resmi mengenai hasil pertemuan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia belum memberikan penjelasan langsung mengenai kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Bali. Persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang ditanyakan ketika Bahlil dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana. Namun, ia tidak menyampaikan rincian kondisi distribusi maupun langkah penanganan yang sedang dilakukan pemerintah.
Bahlil menyatakan bahwa informasi mengenai persoalan itu akan disampaikan kepada media setelah rapat selesai. Sikap tersebut menunjukkan bahwa ia masih menunggu pembahasan dan laporan resmi sebelum memberikan keterangan lebih lanjut. Dengan demikian, belum ada penjelasan terbuka dari Bahlil mengenai penyebab kelangkaan, wilayah yang terdampak, ataupun perkembangan pasokan BBM di Bali.
Dalam penanganan masalah tersebut, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri telah berada di Bali. Kehadirannya berkaitan dengan upaya menangani gangguan distribusi dan kelangkaan BBM yang dilaporkan terjadi di sejumlah daerah. Pertamina menjadi pihak yang memiliki informasi operasional mengenai ketersediaan stok, pengiriman, serta penyaluran BBM ke stasiun pengisian bahan bakar umum di wilayah terdampak.
Bahlil masih menunggu laporan dari direktur utama Pertamina sebelum menyampaikan informasi tambahan kepada publik. Laporan itu diperlukan sebagai dasar untuk menjelaskan situasi secara lebih lengkap setelah koordinasi dan pembahasan berlangsung. Karena rapat masih berjalan, Bahlil belum mengungkapkan hasil pembicaraan ataupun keputusan yang mungkin diambil pemerintah terkait distribusi BBM di Bali. Ia hanya menyampaikan bahwa penjelasan kepada media akan diberikan setelah rapat, sehingga keterangan mengenai penanganan persoalan tersebut masih menunggu laporan resmi dari Pertamina dan hasil pembahasan bersama.
Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali terjadi akibat gangguan pada proses distribusi BBM. Kondisi tersebut membuat sebagian konsumen harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan bensin maupun solar, terutama di SPBU yang menerima pasokan dengan jeda lebih panjang. Gangguan di lapangan ini kemudian menimbulkan kekhawatiran mengenai ketersediaan BBM, meskipun pemerintah menyatakan persoalannya tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah stok.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyebut keterlambatan kedatangan kapal pengangkut BBM sebagai salah satu pemicu utama. Kapal yang membawa pasokan ke Bali tidak tiba sesuai jadwal sehingga penyaluran ke sejumlah titik mengalami hambatan. Dampaknya terlihat dari meningkatnya antrean kendaraan dan belum meratanya ketersediaan BBM di beberapa wilayah.
Setelah kapal tiba, proses penyaluran dipercepat untuk memulihkan pelayanan kepada masyarakat. Operasi distribusi dilakukan selama 24 jam agar BBM dapat segera dikirim dan diterima oleh SPBU yang membutuhkan. Langkah tersebut ditujukan untuk mengurangi antrean sekaligus mempercepat normalisasi pasokan di lapangan, dengan mempertimbangkan kebutuhan konsumen dan kondisi masing-masing lokasi.
Kementerian ESDM juga menyampaikan bahwa ketahanan stok BBM masih berada pada kisaran 18–20 hari. Angka itu menunjukkan bahwa persediaan secara umum masih mencukupi, sehingga gangguan yang terjadi lebih berkaitan dengan proses pengiriman dari titik pasokan kepada konsumen. Pemerintah berharap penanganan tersebut dapat menuntaskan persoalan pada hari yang sama atau paling lambat hari berikutnya, sesuai keterangan sumber. Masyarakat diharapkan tetap mengikuti informasi resmi serta menggunakan BBM secara wajar selama proses distribusi kembali berlangsung normal.
Laode menjelaskan bahwa distribusi bahan bakar minyak (BBM) dapat terhambat oleh faktor cuaca dan kondisi transportasi, terutama di wilayah yang mengandalkan jalur perairan. Gangguan tersebut tidak selalu berasal dari ketersediaan BBM, melainkan juga dari kesulitan memindahkan pasokan dari titik pengiriman menuju lokasi penyaluran. Ketika cuaca memburuk, perjalanan kapal maupun kegiatan di pelabuhan dapat mengalami penundaan. Situasi ini berdampak pada waktu kedatangan pasokan dan kelancaran distribusi kepada masyarakat.
Pada musim kering, debit sungai dapat menurun sehingga angkutan sungai yang biasanya digunakan untuk mengirim BBM tidak dapat beroperasi secara optimal. Pengiriman kemudian dapat dialihkan menggunakan truk. Namun, pilihan tersebut membutuhkan waktu lebih lama dan memiliki kapasitas angkut yang terbatas. Akibatnya, jumlah pasokan yang dapat dipindahkan dalam satu perjalanan menjadi lebih kecil, sementara frekuensi pengiriman perlu disesuaikan dengan kondisi jalur darat. Perubahan moda transportasi ini dapat memperlambat rangkaian distribusi, khususnya ketika kebutuhan pasokan tetap harus dipenuhi.
Gelombang tinggi juga menjadi kendala karena kapal dapat kesulitan bersandar di pelabuhan. Apabila kapal belum dapat merapat, proses bongkar muat tidak bisa dilakukan dan penyaluran BBM ikut tertunda. Laode menyebut, setelah kapal dapat bersandar, distribusi di Bali langsung dijalankan selama 24 jam. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat penyaluran setelah hambatan pelayaran dan bongkar muat teratasi. Tantangan serupa, menurut keterangan yang disampaikan, tidak hanya terjadi di Bali, tetapi juga ditemukan di Makassar.
Baca juga: Prabowo Suabianto: Mendorong Kemandirian di Lingkungan Global yang Inklusif
