Yogyakarta | Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, pada Rabu, 14 Oktober. Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah Rustian diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan BNPB.
Rustian keluar dari gedung KPK sekitar pukul 14.50 WIB setelah menjalani pemeriksaan. Ia tampak mengenakan kemeja putih ketika meninggalkan markas lembaga antirasuah tersebut. Kehadirannya di gedung KPK menjadi perhatian karena pemeriksaan itu berlangsung dalam rangkaian penanganan perkara yang terungkap melalui OTT.
Saat berjalan keluar, Rustian tidak memberikan jawaban atas pertanyaan wartawan yang telah menunggunya. Berbagai pertanyaan mengenai materi pemeriksaan, dugaan perkara korupsi, serta statusnya dalam proses hukum tidak ditanggapi. Rustian memilih bungkam dan terus melangkah meninggalkan area gedung KPK.
Sikap diam tersebut membuat belum ada penjelasan langsung dari Rustian mengenai pemeriksaan yang telah dijalaninya. KPK sebelumnya mengamankan sejumlah pihak dalam OTT di lingkungan BNPB dan kemudian melakukan pemeriksaan untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Dalam perkembangan perkara, Rustian berstatus sebagai saksi.
Pemeriksaan terhadap saksi dilakukan untuk membantu penyidik mengurai rangkaian peristiwa, pihak-pihak yang terlibat, serta dugaan aliran atau pemberian yang menjadi bagian dari perkara. KPK masih memiliki kewenangan untuk memanggil kembali pihak-pihak terkait apabila keterangan tambahan diperlukan. Hingga Rustian meninggalkan gedung, belum ada pernyataan terbuka darinya mengenai materi pemeriksaan maupun dugaan pelanggaran hukum yang sedang didalami.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menyampaikan perkembangan terbaru perkara yang berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Setelah diamankan dalam kegiatan tersebut, Rustian menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik. Dalam proses pemeriksaan itu, keterangannya digunakan untuk membantu penyidik memahami rangkaian peristiwa serta dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.
Budi menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Rustian masih ditempatkan dalam tahap pendalaman. Rustian berstatus sebagai saksi dalam perkara tersebut, sehingga keterangannya diperlukan untuk memperjelas informasi yang telah diperoleh KPK melalui kegiatan OTT dan proses penyelidikan sebelumnya. Penyidik juga terus mencocokkan keterangan para pihak dengan barang bukti serta informasi lain yang ditemukan selama penanganan kasus.
Perkembangan penting terjadi dalam forum ekspose yang digelar pada Selasa malam. Dalam forum tersebut, KPK memutuskan untuk menaikkan penanganan perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Keputusan ini diambil setelah penyidik dan pimpinan menilai bahwa telah terdapat dasar yang cukup untuk melanjutkan proses hukum secara lebih mendalam. Tahap penyidikan memungkinkan KPK melakukan serangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti dan membuat perkara menjadi lebih terang.
Seiring dengan keputusan tersebut, penyidik menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Budi tidak menyampaikan identitas maupun jumlah pihak yang ditetapkan pada keterangan tersebut. KPK akan menjelaskan informasi terkait konstruksi perkara dan langkah penanganan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pemeriksaan terhadap Rustian dan pihak-pihak lain tetap dilakukan untuk mendukung kelengkapan proses penyidikan.
Perbedaan status hukum menjadi hal penting dalam menjelaskan posisi pihak-pihak yang diperiksa dalam operasi tangkap tangan di lingkungan BNPB. Berdasarkan keterangan Budi Prasetyo, KPK membedakan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan pihak yang masih berstatus sebagai saksi. Pembedaan tersebut berkaitan dengan tindakan hukum yang diterapkan setelah proses pemeriksaan berlangsung, termasuk keputusan mengenai penahanan.
KPK menyatakan bahwa para tersangka akan menjalani penahanan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan penyidikan perkara. Penahanan merupakan langkah hukum yang ditujukan kepada pihak yang telah memiliki status tersangka, sehingga tidak secara otomatis berlaku bagi setiap orang yang dimintai keterangan dalam rangkaian pemeriksaan. Sementara itu, mereka yang masih berstatus sebagai saksi dapat meninggalkan gedung setelah pemeriksaan selesai, sepanjang tidak terdapat keputusan hukum lain dari penyidik.
Rustian termasuk pihak yang disebut masih berstatus sebagai saksi. Karena itu, setelah memberikan keterangan kepada penyidik dan menyelesaikan proses pemeriksaan, Rustian diperbolehkan meninggalkan gedung. Status tersebut menjelaskan bahwa pada tahap pemeriksaan yang disampaikan KPK, Rustian bukan pihak yang ditahan dalam perkara tersebut. Keterangan mengenai status saksi dan izin untuk pulang tidak dengan sendirinya menyimpulkan keterlibatan ataupun ketidakbersalahan Rustian. Penilaian mengenai fakta perkara, peran setiap pihak, serta kemungkinan perkembangan status hukum tetap bergantung pada hasil penyidikan dan informasi resmi KPK berikutnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa, 13 Oktober, di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) wilayah Jabodetabek. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 14 orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Mereka berasal dari unsur internal BNPB maupun pihak lain yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani lembaga antirasuah tersebut.
Salah satu pihak yang turut diperiksa adalah Rustian, Sekretaris Utama BNPB. Selain itu, terdapat pejabat pembuat komitmen serta sejumlah pihak dari unsur swasta yang ikut diamankan. Setelah menjalani pemeriksaan, Rustian berstatus sebagai saksi. Keterangan dari para pihak yang diperiksa menjadi bagian dari proses awal KPK untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perkara tersebut.
Dalam OTT itu, KPK juga menyita barang bukti berupa uang dengan nilai sekitar Rp1,4 miliar. Selain uang tunai, penyidik menyita logam mulia yang turut dicatat sebagai bagian dari barang bukti. Penyitaan tersebut dilakukan untuk mendukung proses pemeriksaan dan memastikan setiap benda yang berkaitan dengan perkara dapat ditelusuri sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pengamanan sejumlah orang dan penyitaan barang bukti tersebut menjadi dasar bagi KPK untuk melanjutkan pemeriksaan serta mengembangkan perkara dugaan korupsi di lingkungan BNPB. Seluruh informasi mengenai pihak-pihak yang diperiksa dan barang bukti yang diamankan masih menjadi bagian dari proses penanganan perkara. KPK selanjutnya akan menyampaikan perkembangan berdasarkan hasil pemeriksaan dan kecukupan bukti yang diperoleh selama penyidikan.
Baca juga: Prabowo Suabianto: Mendorong Kemandirian di Lingkungan Global yang Inklusif | Dampak Penghijauan Lingkungan dalam Mencegah Bencana | Wujudkan Lingkungan Sehat, Babinsa Sumberdiren Ajak Warga Garum Gotong Royong Jumat Bersih
