Jakarta | Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Helvi Yuni Moraza menegaskan bahwa teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) perlu digunakan untuk mendukung kegiatan usaha. Bagi pelaku UMKM, pemanfaatan teknologi bukan semata-mata cara untuk membuat konten viral atau mengejar popularitas di media sosial. Teknologi seharusnya membantu bisnis bekerja lebih baik dan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan dalam kegiatan sehari-hari.
Pesan tersebut disampaikan Helvi dalam Indonesia Digital Meetup 2026 di Smesco Indonesia, Jakarta, pada Kamis (15/10/2026). Ia mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan digitalisasi perlu dikaitkan dengan tujuan usaha. Jumlah pengikut, jangkauan unggahan, dan interaksi di media sosial memang dapat menjadi indikator perhatian audiens, tetapi angka-angka itu belum cukup untuk menunjukkan bahwa usaha berkembang atau teknologi benar-benar memberi dampak.
UMKM, karena itu, perlu menilai apakah penggunaan perangkat digital dan AI mendorong konversi penjualan. Pelaku usaha dapat mengamati apakah calon pembeli akhirnya melakukan transaksi, apakah proses pemesanan menjadi lebih mudah, dan apakah pelanggan kembali membeli. Ukuran lain yang penting ialah kualitas komunikasi dengan pelanggan, termasuk kemampuan merespons pertanyaan secara cepat dan memberikan informasi yang sesuai kebutuhan.
Selain penjualan dan layanan, teknologi juga perlu memperkuat sistem usaha. Pengelolaan pesanan, pencatatan, persediaan, dan alur kerja dapat menjadi lebih tertata apabila solusi digital diterapkan sesuai kebutuhan. Dengan sistem yang lebih efisien, pelaku UMKM berpeluang menghemat waktu dan memusatkan perhatian pada mutu produk serta pengembangan bisnis, alih-alih hanya menambah aktivitas di media sosial.
AI diharapkan dapat membantu usaha melayani pelanggan sekaligus mempercepat akses ke pasar. Misalnya, teknologi dapat mendukung penyampaian informasi produk atau membantu menanggapi kebutuhan pelanggan, sementara kanal digital membuka peluang menjangkau pembeli yang lebih luas. Namun, penerapannya perlu berangkat dari persoalan nyata yang ingin diselesaikan, bukan sekadar mengikuti tren. Dengan menimbang dampaknya terhadap transaksi, komunikasi, dan sistem operasional, UMKM dapat memilih teknologi yang relevan dan mengukur manfaatnya secara lebih jelas.
Di tengah meningkatnya perhatian terhadap kecerdasan buatan, tingkat pengenalan teknologi ini di kalangan generasi muda dan pelaku usaha terlihat tinggi. Data yang disebut Helvi menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen kelompok tersebut telah mengenal AI. Namun, angka itu belum mencerminkan pemanfaatan yang benar-benar berdampak pada kegiatan usaha. Baru sekitar 15 persen yang menggunakan AI secara produktif untuk mendukung proses bisnis. Jarak mengenal dan menerapkan teknologi tersebut menjadi tanda bahwa popularitas belum otomatis berubah menjadi nilai ekonomi. Bagi UMKM, tantangannya bukan sekadar mengetahui berbagai aplikasi yang tersedia, melainkan menentukan fungsi yang relevan dan menggunakannya secara konsisten untuk membantu usaha berkembang.
Perbedaan itu penting karena aktivitas digital yang tampak ramai belum tentu menghasilkan monetisasi. Banyak pelaku usaha mungkin membuat konten, mencoba perangkat AI, atau mengikuti tren di media sosial, tetapi kegiatan tersebut belum tentu mendatangkan transaksi, menghemat biaya, maupun memperbaiki layanan. Ukuran keberhasilan sebaiknya dikaitkan dengan hasil yang dapat diamati, seperti peningkatan penjualan, jangkauan pelanggan yang lebih tepat, waktu kerja yang lebih efisien, atau proses administrasi yang lebih ringkas. Dengan tolok ukur seperti ini, UMKM dapat menilai apakah penggunaan AI benar-benar membantu bisnis, bukan hanya menambah kesibukan digital. Evaluasi berkala juga memungkinkan pemilik usaha menghentikan cara yang tidak efektif dan mengarahkan sumber daya pada penerapan yang memberi manfaat nyata.
Helvi mengingatkan bahwa AI tidak menggantikan pengusaha UMKM. Teknologi ini dapat menjadi alat bantu untuk mengolah informasi, menyusun materi promosi, merespons kebutuhan pelanggan, atau mendukung pekerjaan rutin, sementara keputusan dan tanggung jawab tetap berada pada pelaku usaha. Karena itu, kemampuan memahami keluaran AI dan menyesuaikannya dengan kondisi bisnis tetap diperlukan. Pengusaha yang mampu menguasai serta menerapkan teknologi secara tepat berpeluang melampaui mereka yang tidak memanfaatkannya, terutama ketika persaingan menuntut layanan lebih cepat dan keputusan yang lebih terukur. Peluang tersebut bukan jaminan keberhasilan, tetapi alasan untuk mulai bereksperimen secara terarah, menetapkan sasaran yang jelas, dan membandingkan hasil sebelum serta sesudah AI digunakan.
Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam menjaga aktivitas ekonomi Indonesia. Berdasarkan angka Badan Pusat Statistik yang disampaikan dalam bahan, jumlah UMKM diperkirakan mencapai sekitar 57 juta unit. Skala tersebut menjadikan sektor ini salah satu penopang utama perekonomian, bukan hanya karena banyaknya usaha yang beroperasi, tetapi juga karena kontribusinya terhadap kesempatan kerja dan kegiatan ekonomi di berbagai daerah.
UMKM menyerap hingga 97 persen tenaga kerja dan menyumbang sekitar 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Angka ini menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas dan daya saing pelaku usaha dapat memberi dampak luas bagi perekonomian. Sebaliknya, hambatan dalam mengakses pasar, teknologi, pembiayaan, maupun keterampilan dapat membatasi potensi sektor yang menyerap begitu banyak tenaga kerja tersebut.
Karena itu, transformasi digital menjadi agenda yang relevan bagi UMKM dan pemerintah. Helvi mengaitkan urgensi ini dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029, sebagai bagian dari langkah menuju Indonesia Emas 2045. Pencapaian target tersebut membutuhkan kontribusi dari berbagai sektor, termasuk jutaan usaha yang berperan dalam produksi, distribusi, dan penciptaan lapangan kerja. Pemanfaatan teknologi dapat membantu usaha menjangkau pelanggan, mengelola operasional, dan membaca kebutuhan pasar dengan lebih baik. Namun, penerapannya perlu diarahkan pada hasil yang terukur, terutama dampaknya terhadap penjualan dan keberlanjutan usaha.
Untuk memperluas akses terhadap dukungan, pemerintah menghadirkan Sapa UMKM sebagai layanan satu pintu. Melalui satu akun, pelaku usaha dapat mengakses beragam layanan yang tersedia tanpa harus menggunakan akun berbeda untuk setiap kebutuhan. Pendekatan terpadu ini dirancang agar informasi dan layanan lebih mudah dijangkau, sekaligus mendukung pelaku usaha dalam proses pengembangan bisnisnya.
Basis data Sapa UMKM telah mencakup 12,7 juta pelaku usaha, sementara lebih dari 37.000 UMKM tercatat aktif menggunakan layanan tersebut. Cakupan ini menggambarkan potensi platform untuk menjangkau pelaku usaha dalam skala luas, meski angka pengguna aktif juga menegaskan pentingnya mendorong pemanfaatan yang lebih konsisten. Dukungan digital akan bernilai ketika akses layanan benar-benar membantu UMKM memperkuat kinerja, meningkatkan penjualan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
Plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 2026 ditetapkan sebesar Rp295 triliun, dengan suku bunga tetap 6 persen. Besarnya dukungan pembiayaan tersebut membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperkuat kapasitas usaha. Namun, akses terhadap modal perlu diikuti perencanaan yang matang. Pelaku UMKM sebaiknya memastikan dana digunakan untuk kebutuhan yang mendukung kegiatan usaha dan memiliki manfaat yang dapat dinilai, bukan semata untuk mengikuti tren teknologi atau meningkatkan citra bisnis.
Pembiayaan produktif dapat diarahkan, lain, untuk memperbaiki proses operasional, mengembangkan layanan, atau menjangkau pelanggan secara lebih efektif. Investasi pada sistem kasir digital, misalnya, dapat membantu pencatatan transaksi, pemantauan stok, dan penyusunan laporan penjualan. Teknologi operasional lain juga dapat dipertimbangkan apabila sesuai dengan skala dan kebutuhan usaha. Sebelum mengambil pinjaman, pemilik usaha perlu menghitung biaya penerapan, kemampuan membayar cicilan, serta manfaat yang diharapkan. Penggunaan alat digital maupun kecerdasan buatan (AI) idealnya dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap efisiensi, mutu layanan, dan hasil penjualan, bukan popularitasnya.
Di samping manfaat ekonomi, penerapan teknologi perlu memperhatikan risiko dan tanggung jawab.
Baca juga: Akta Autentik Bukan Sekadar Tanda Tangan: Dedy Ingatkan Bahaya Jalan Pintas Biro Jasa | Kasus Penjualan Kerbau Titipan yang Berujung pada Penipuan di Serang | Pemanfaatan Bantuan Sosial di Indonesia: Menyikapi BLT Desa dan Program Lainnya
