JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 4 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) segera menyelesaikan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Perkara tersebut berkaitan dengan gugatan mengenai syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Umum 2024. Setelah proses pemeriksaan perkara berlangsung, perhatian kini tertuju pada agenda pembacaan putusan yang akan disampaikan oleh MK.
Perkara ini memasuki tahap akhir setelah pemeriksaan terhadap permohonan mengenai syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden. Gugatan tersebut menjadi pokok perkara yang ditangani dalam jalur Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Dengan berakhirnya tahapan pemeriksaan, MK bersiap menyelesaikan proses penanganan perkara melalui pembacaan putusan.
Waktu pembacaan putusan menjadi hal yang kini ditunggu dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Agenda tersebut akan menandai penyelesaian penanganan perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonannya pada Pemilu 2024. Perkembangan ini menempatkan jadwal pembacaan putusan sebagai fokus utama, mengingat pemeriksaan perkara telah berada pada tahap akhir.
Gugatan mengenai syarat pendidikan tersebut diajukan dalam konteks pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. MK menangani perkara itu dengan nomor registrasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Tahap berikutnya adalah pembacaan putusan, setelah proses pemeriksaan dinyatakan memasuki bagian akhir.
Dengan demikian, perkembangan utama perkara saat ini berkaitan dengan penyelesaian pemeriksaan dan penetapan waktu pembacaan putusan. Publik menunggu informasi mengenai kapan putusan atas gugatan syarat pendidikan Gibran tersebut akan dibacakan. Agenda itu menjadi tahapan penting dalam penanganan perkara oleh MK, tanpa mengubah pokok persoalan yang sedang diperiksa, yakni gugatan terhadap syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2026 menjadi dasar pengaturan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden yang diajukan pada 2026. Peraturan ini tidak hanya mengatur tata cara pemeriksaan, tetapi juga memuat tahapan, kegiatan, serta jadwal khusus yang menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menangani permohonan. Dengan demikian, setiap agenda perkara perlu dibaca berdasarkan kerangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan tersebut dan perkembangan pemeriksaan masing-masing perkara.
Salah satu agenda penting dalam rangkaian tersebut ialah sidang pengucapan putusan. Untuk permohonan PHPU presiden dan wakil presiden 2024 yang pemeriksaannya dilanjutkan, jadwal pengucapan putusan ditempatkan dalam rentang 5 hingga 6 Oktober 2026. Rentang ini menunjukkan waktu yang disediakan bagi pelaksanaan agenda pembacaan atau pengucapan putusan, bukan penetapan bahwa seluruh perkara pasti diputus pada hari atau waktu tertentu di luar ketentuan yang tercantum.
Ketentuan jadwal tersebut perlu dipahami bersama tahapan sebelumnya, termasuk penerimaan permohonan, pemeriksaan persidangan, penyampaian keterangan para pihak, serta proses permusyawaratan hakim. Hanya perkara yang memenuhi kondisi pemeriksaan dilanjutkan yang berkaitan langsung dengan agenda pengucapan putusan pada rentang tersebut. Karena itu, jadwal dalam peraturan berfungsi sebagai acuan prosedural, sementara pelaksanaan konkretnya tetap mengikuti penetapan resmi Mahkamah Konstitusi.
Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dapat digunakan sebagai acuan untuk melihat tahapan menuju agenda pembacaan putusan. Nomor perkara tersebut menunjukkan bahwa prosesnya termasuk dalam perkara PHPU presiden dan wakil presiden yang didaftarkan pada 2026, sehingga penjadwalannya merujuk pada PMK Nomor 1 Tahun 2026. Namun, pencantuman rentang 5 hingga 6 Oktober 2026 tidak dengan sendirinya memastikan tanggal pembacaan putusan untuk perkara itu. Kepastian mengenai hari dan waktu sidang tetap bergantung pada jadwal persidangan yang diumumkan atau ditetapkan secara resmi oleh Mahkamah Konstitusi.
Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2026 menjadi dasar penting dalam memahami tahapan penanganan permohonan, termasuk perkara yang berkaitan dengan syarat pendidikan Gibran. Meskipun peraturan tersebut memuat tahapan dan jadwal pemeriksaan, ketentuannya tidak menutup kemungkinan adanya perubahan atau penyesuaian. Penyesuaian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkembang selama permohonan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.
PMK Nomor 1 Tahun 2026 ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, di Jakarta pada 16 September 2026. Dengan adanya ketentuan tersebut, jadwal yang tercantum dalam aturan perlu dipahami sebagai pedoman penyelenggaraan proses, bukan sebagai rangkaian waktu yang sepenuhnya tidak dapat berubah. Perubahan dapat berkaitan dengan tahapan, waktu pelaksanaan, atau kebutuhan teknis lain yang muncul dalam penanganan perkara.
Dalam konteks perkara yang pemeriksaannya dilanjutkan, pembacaan putusan dijadwalkan pada 5–6 Oktober 2026. Rentang tanggal itu merupakan acuan bagi perkara yang telah memenuhi tahapan pemeriksaan untuk dibawa ke agenda pembacaan putusan. Namun, sifatnya tetap berada dalam kerangka ketentuan yang memungkinkan penyesuaian apabila terdapat alasan yang relevan berdasarkan situasi dan kondisi penanganan permohonan.
Karena itu, jadwal 5–6 Oktober 2026 sebaiknya dibaca secara proporsional. Jadwal tersebut menunjukkan agenda dan waktu yang telah ditetapkan, tetapi tidak dapat diperluas menjadi dugaan mengenai isi ataupun arah keputusan akhir. Kepastian mengenai putusan hanya dapat diketahui ketika Mahkamah Konstitusi membacakan dan menyampaikan putusan secara resmi. Ketentuan fleksibilitas dalam PMK berfungsi menjaga agar proses tetap dapat menyesuaikan kebutuhan pemeriksaan, tanpa mengubah fakta bahwa agenda yang tercantum merupakan acuan resmi pada saat ditetapkan.
Menjelang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan terkait syarat pendidikan Gibran, Wakil Ketua MK Saldi Isra menyampaikan pesan kepada seluruh pihak yang terlibat. Pesan tersebut disampaikan dalam persidangan pada Jumat, 2 Oktober 2026. Saldi meminta para pihak memberikan ruang yang memadai kepada para hakim konstitusi untuk bekerja secara independen, cermat, dan tenang dalam mempelajari perkara. Menurut dia, proses pengambilan keputusan perlu berlangsung tanpa tekanan yang berasal dari opini atau perdebatan yang berkembang di luar ruang persidangan.
Saldi juga mengingatkan agar seluruh pihak tidak terlalu larut dalam perdebatan opini yang saling berhadapan di ruang publik. Berbagai pandangan mengenai perkara dapat muncul dan memperoleh perhatian luas, tetapi opini tersebut tidak semestinya mengganggu kewenangan serta konsentrasi hakim dalam menilai berkas perkara. Para pihak diharapkan menghormati tahapan hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penilaian perkara kepada majelis hakim sesuai ketentuan yang berlaku. Sikap tersebut dinilai penting agar pemeriksaan dan pembahasan perkara tetap berlandaskan bahan persidangan, bukan tekanan atau pertimbangan yang terbentuk dari perdebatan publik.
Dalam kesempatan itu, Saldi menjelaskan tahapan yang akan dilakukan para hakim konstitusi sebelum keputusan diambil. Pada akhir pekan, masing-masing hakim akan menelaah seluruh bahan perkara secara mandiri di ruang kerja mereka. Penelaahan tersebut mencakup berbagai materi yang telah disampaikan selama proses persidangan, sehingga setiap hakim memiliki kesempatan untuk mempelajari perkara secara menyeluruh. Setelah menyelesaikan kajian secara individual, para hakim akan kembali berkumpul untuk membahas perkara bersama-sama. Dalam pembahasan tersebut, mereka akan menyampaikan pandangan, mempertimbangkan seluruh bahan yang tersedia, dan mengambil keputusan sesuai proses permusyawaratan di internal MK. Penjelasan ini menegaskan bahwa putusan dipersiapkan melalui proses yang terukur serta tidak dipengaruhi oleh dinamika opini di luar persidangan.
